SUMENEP, Newsline.id – Polemik pelayanan kesehatan di Puskesmas Legung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, mencuat setelah seorang pasien BPJS Kesehatan berinisial MS belum mendapatkan surat rujukan ke rumah sakit. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keputusan medis, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang batas kewenangan pimpinan Puskesmas dalam mengawasi pelayanan rujukan.
Peristiwa itu bermula ketika MS mendatangi Puskesmas Legung pada Senin (16/11/2026) untuk meminta rujukan ke Rumah Sakit Islam (RSI). Namun, pihak Puskesmas belum memberikan persetujuan rujukan dan memilih memberikan obat agar kondisi pasien dapat dipantau terlebih dahulu.
Keputusan tersebut mendapat keberatan dari suami pasien, AA. Ia menilai keluhan yang dialami istrinya telah berlangsung cukup lama sehingga keluarga membutuhkan kepastian mengenai langkah medis yang harus ditempuh.
Menurut AA, persoalan utamanya bukan semata-mata surat rujukan, melainkan kejelasan alasan medis yang mendasari keputusan tenaga kesehatan.
“Kami datang untuk mencari kesembuhan, bukan dipersulit. Kalau memang belum bisa dirujuk, jelaskan apa alasan medisnya. Jangan sampai harus menunggu kondisi istri semakin parah baru mendapatkan penanganan,” ungkapnya.
Keluarga juga mempertanyakan tidak dilakukannya pemeriksaan laboratorium yang dinilai dapat membantu mengetahui kondisi kesehatan pasien secara lebih terperinci.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Puskesmas Legung, Adi Mulyono, menjelaskan bahwa pelayanan rujukan harus mengikuti ketentuan BPJS Kesehatan. Menurutnya, pasien dengan penyakit yang masih dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak serta-merta harus dirujuk ke rumah sakit.
Adi bahkan mengungkapkan bahwa evaluasi BPJS terhadap kinerja Puskesmas menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pelayanan.
Ia mengaku khawatir apabila kebijakan rujukan tidak sesuai ketentuan, hal tersebut dapat berdampak terhadap penilaian fasilitas kesehatan yang dipimpinnya.
“Puskesmas tidak boleh merujuk pasien dengan kasus yang tidak spesialistik. Ini aturan BPJS. Setiap tahun dievaluasi. Kalau kinerja saya jelek dan banyak melanggar aturan, Puskesmas juga berisiko,” ujarnya.
Adi juga menyinggung persoalan pembiayaan BPJS yang menurutnya menjadi salah satu alasan mengapa penanganan penyakit nonspesialistik perlu dioptimalkan di tingkat Puskesmas.
Ia berpandangan, pasien yang secara medis masih dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama seharusnya memperoleh pelayanan terlebih dahulu sebelum diputuskan perlu dirujuk.
“Kenapa harus dibatasi? Puskesmas masih harus menyelesaikan kasus yang ada di bawah. Karena untuk mengurangi tagihan,” katanya.
Terkait kondisi MS, Adi menyebut pasien perlu menjalani pengobatan secara teratur dan selanjutnya dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Apabila tidak menunjukkan perkembangan setelah satu hingga tiga hari, menurutnya, barulah kemungkinan rujukan dapat dipertimbangkan.
Namun, pernyataan yang paling menyita perhatian muncul ketika Adi ditanya mengenai mekanisme pengawasan terhadap keputusan dokter dalam menentukan rujukan.
Alih-alih menjelaskan secara terperinci mekanisme evaluasi internal, ia justru mengungkapkan kekhawatiran apabila terlalu jauh mencampuri keputusan dokter yang bertugas.
“Saya mau mengintervensi dokter, saya tidak profesional. Yang berikutnya takut dokter, ‘Ya sudah Pak, saya rujuk semua nanti.’ Takut mengambek,” cetusnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan tersendiri. Jika pimpinan Puskesmas khawatir melakukan intervensi terhadap dokter, bagaimana mekanisme evaluasi dapat berjalan ketika masyarakat menyampaikan keberatan atas keputusan pelayanan medis?
Di satu sisi, independensi dokter dalam menentukan tindakan medis memang harus dihormati. Namun, di sisi lain, keputusan pelayanan kesehatan juga harus memiliki dasar medis yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan ini perlu dilihat secara objektif, terutama untuk memastikan apakah penundaan rujukan terhadap MS benar-benar didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pertimbangan medis atau terdapat faktor administratif yang turut memengaruhi keputusan tersebut.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan informasi mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 mengatur sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan dengan mempertimbangkan kebutuhan medis pasien dan kemampuan fasilitas kesehatan.
Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dan BPJS Kesehatan diharapkan tidak hanya melihat persoalan ini dari sisi kepatuhan administratif, tetapi juga menelusuri proses pelayanan yang diterima pasien.
Pemeriksaan rekam medis, hasil pemeriksaan dokter, pertimbangan tidak diberikannya rujukan, hingga alasan tidak dilakukannya pemeriksaan laboratorium menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran utuh.
Jangan sampai kekhawatiran terhadap evaluasi BPJS ataupun persoalan internal fasilitas kesehatan justru membuat masyarakat kehilangan kepastian atas pelayanan yang menjadi haknya.
Hingga berita ini diterbitkan, persoalan tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait. Hak jawab dan ruang klarifikasi tetap terbuka bagi Kepala Puskesmas Legung, dokter pemeriksa, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, maupun BPJS Kesehatan.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal








