SUMENEP, Newsline.id – Jaringan Strategi Pemuda (JASTRA) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Jumat (13/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan penanganan dugaan korupsi rumah produksi serta memberikan kepastian hukum atas perkara pengadaan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep.
Mengusung tema “Mendesak Kejari Sumenep Tuntaskan Proses Hukum Rumah Produksi dan Beri Kepastian Hukum Logistik KPU Sumenep, Tetapkan Tersangka Inisial R”, aksi tersebut dipimpin langsung Direktur JASTRA, Hasyim.
Dalam orasinya, Hasyim menegaskan bahwa penanganan perkara rumah produksi tidak boleh berlarut-larut. Menurutnya, supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Sementara terkait dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep, Hasyim mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, terdapat pengakuan dari salah satu komisioner KPU yang menyebut adanya pihak berinisial R sebagai terduga pelaku.
“Proses hukum rumah produksi wajib dituntaskan. Begitu juga proses hukum pengadaan logistik KPU Sumenep. Berdasarkan informasi yang kami himpun, ada pengakuan dari salah satu komisioner KPU bahwa terduga pelakunya berinisial R,” tegas Hasyim dalam orasinya.
Menanggapi tuntutan massa, pihak Kejari Sumenep yang diwakili Kepala Kejaksaan Negeri, Kasi Intelijen, dan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) menyampaikan perkembangan penanganan kedua persoalan tersebut.
Untuk perkara rumah produksi, pihak kejaksaan menyatakan telah melakukan proses penanganan serta melayangkan surat pemanggilan kepada pihak pengadu atau pelapor. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak yang dipanggil.
Sedangkan terkait dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep, kejaksaan mengaku telah melakukan ekspose internal. Selanjutnya, perkara tersebut direncanakan akan diekspose ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
Terkait kemungkinan penetapan tersangka, pihak kejaksaan menyebut prosesnya masih berjalan dan membutuhkan pengumpulan alat bukti lebih lanjut.
“Kami telah memproses dan bersurat memanggil yang bersangkutan, pengadu atau pelapor rumah produksi. Namun, belum ada tanggapan. Kami juga telah melakukan ekspose internal dan akan melakukan ekspose ke Kejati terkait pengadaan logistik KPU Sumenep,” demikian keterangan pihak kejaksaan kepada massa aksi.
Melalui demonstrasi tersebut, JASTRA menegaskan bahwa penanganan kedua perkara harus dilakukan secara komprehensif, profesional, akuntabel, objektif, dan transparan.
JASTRA juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum. Setiap dugaan pelanggaran, menurut mereka, harus diuji berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun enam tuntutan yang disampaikan JASTRA dalam aksi tersebut meliputi:
1. Mendesak Kejari Sumenep segera menuntaskan proses hukum dugaan korupsi rumah produksi secara komprehensif dan profesional.
2. Meminta kepastian hukum atas perkara dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep serta mendesak pengusutan terhadap pihak berinisial R.
3. Mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kedua perkara tersebut.
4. Meminta keterbukaan informasi terkait perkembangan penanganan kedua perkara sesuai batasan hukum yang berlaku.
5. Memastikan tidak ada intervensi maupun perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum.
6. Meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan pengawasan dan evaluasi apabila ditemukan hambatan dalam penanganan perkara.
JASTRA berharap tuntutan tersebut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum agar tidak muncul kesan bahwa perkara yang menyangkut kepentingan publik dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.
Bagi JASTRA, penegakan hukum bukan sekadar soal proses administrasi, melainkan komitmen untuk menghadirkan keadilan dan menjamin tidak ada pihak yang kebal hukum.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
