SUMENEP, Newsline.id – Pemuda Peduli Desa (PPD) mendatangi Mapolresta Sumenep, Jumat (2/10/2026). Kedatangan massa tersebut untuk mendesak kepolisian mempercepat penanganan perkara dugaan penebangan pohon siwalan yang disebut merugikan Mahyuni dan keluarganya.
Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan lambannya perkembangan penyelidikan maupun penyidikan perkara yang mereka anggap tidak rumit. PPD menilai kepolisian perlu memberikan kepastian terkait tahapan hukum yang telah dilakukan.
Koordinator Lapangan PPD, Ubaidillah, mengatakan pihaknya telah beberapa kali menyampaikan aspirasi dan melakukan audiensi dengan pihak kepolisian. Namun, ia mengaku belum melihat perkembangan yang dianggap signifikan.
“Berapa kali kami melakukan audiensi bersama Polresta, tetapi sampai sekarang belum ada perkembangan yang signifikan. Ini sebenarnya perkara yang sederhana, yaitu terkait penebangan pohon siwalan,” ujar Ubaidillah.
Menurut Ubaidillah, persoalan tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan keluarga Mahyuni. Sebab, pohon siwalan yang ditebang disebut selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan keluarga tersebut.
Karena itu, PPD meminta penyidik tidak hanya berhenti pada pemeriksaan peristiwa penebangan, tetapi juga mendalami siapa saja yang diduga terlibat atau memberikan perintah.
Dalam aksi itu, nama Asmawi disebut oleh massa sebagai pihak yang diduga memerintahkan penebangan pohon siwalan. PPD meminta kepolisian memanggil dan memeriksa yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut.
“Yang memerintahkan agar pohon siwalan ditebang juga harus diperiksa dan ditindak sesuai hukum apabila terbukti terlibat. Kami meminta Asmawi segera dipanggil dan diperiksa secara serius,” tegasnya.
PPD juga menyebut sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik. Selain itu, barang bukti fisik terkait perkara tersebut diklaim telah diamankan.
Atas kondisi itu, massa meminta proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, serta berdasarkan alat bukti yang tersedia. Mereka juga mendorong kepolisian mengambil langkah hukum apabila unsur tindak pidana telah terpenuhi.
“Kami berharap penyidik segera menetapkan tersangka apabila alat bukti dan unsur pidananya telah terpenuhi. Seluruh proses pemeriksaan harus dilakukan secara profesional dan transparan,” kata Ubaidillah.
Lebih lanjut, ia menyebut Mahyuni tidak hanya mengalami kerugian secara materiil, tetapi juga kehilangan sumber penghasilan yang sebelumnya diperoleh dari pohon siwalan.
“Ibu Mahyuni ini korban secara materiil maupun nonmateriil. Sekarang sudah tidak ada lagi pohon siwalan yang bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,” tandasnya.
PPD berharap desakan tersebut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum sehingga perkara tersebut segera memperoleh kejelasan dan tidak berlarut-larut.
Penulis : Red
Editor : Moch Thoriqil Akmal
