SUMENEP, Newsline.id – Penanganan kasus dugaan praktik mandiri bidan berinisial R di Kabupaten Sumenep memasuki tahapan penting. Tim penyidik Polresta Sumenep kini tengah mematangkan hasil penyelidikan sebelum perkara tersebut dibawa ke forum gelar perkara.
Gelar perkara tersebut akan menjadi dasar bagi penyidik dan pimpinan untuk menentukan arah penanganan kasus, termasuk kemungkinan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan apabila ditemukan unsur pidana yang cukup.
Penyidik menyebut sejumlah temuan terkait legalitas praktik Bidan R masih menjadi bahan evaluasi. Salah satunya berkaitan dengan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) atas nama Rosmiyati.
Berdasarkan data yang dilaporkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep kepada Kementerian Kesehatan RI, SIPB atas nama Rosmiyati disebut tidak ditemukan dalam basis data kementerian.
Tak hanya persoalan SIPB, nama Rosmiyati juga disebut tidak tercantum sebagai bidan praktik mandiri di Kabupaten Sumenep dalam data yang dilaporkan kepada Kemenkes RI pada periode 2024 hingga 2025.
Dua temuan tersebut kini menjadi bagian dari bahan yang didalami penyidik untuk memastikan status dan legalitas praktik yang bersangkutan.
“Kasus bidan R dalam minggu ini akan segera diajukan kepada pimpinan untuk segera digelar perkara,” ujar penyidik Polresta Sumenep, Senin (5/10/2026).
Dalam proses penanganannya, penyidik setidaknya menemukan dua hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.
Pertama, mengenai keberadaan SIPB. Dokumen perizinan atas nama Rosmiyati disebut tidak teridentifikasi dalam basis data Kementerian Kesehatan RI.
Kedua, terkait status praktik mandiri. Berdasarkan data Dinkes Kabupaten Sumenep yang dilaporkan kepada Kemenkes pada 2024-2025, nama Rosmiyati disebut tidak tercatat sebagai bidan praktik mandiri.
Meski demikian, temuan administratif tersebut belum serta-merta dapat disimpulkan sebagai tindak pidana. Penyidik masih harus memastikan fakta, dokumen, kewenangan, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik tersebut.
Melalui gelar perkara, hasil penyelidikan akan dipaparkan secara internal untuk menentukan apakah terdapat dasar dan unsur yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.
Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah Sefti Wilda bersama bayinya meninggal dunia dalam sebuah peristiwa yang disebut terjadi di tempat praktik bidan tersebut.
Peristiwa itu tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga, tetapi juga memunculkan sorotan terhadap legalitas praktik, pengawasan tenaga kesehatan, serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Sumenep.
Publik kini menunggu langkah aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara tersebut secara terang. Proses hukum diharapkan dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa mengabaikan hak semua pihak yang terlibat.
Masyarakat juga berharap pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan semakin diperkuat sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep maupun Bidan R belum memberikan keterangan terkait persoalan tersebut.
Upaya konfirmasi kepada Bidan R melalui pesan WhatsApp juga belum memperoleh tanggapan.
Polresta Sumenep sendiri memastikan perkara tersebut akan segera dibawa ke forum gelar perkara untuk menentukan langkah hukum berikutnya.
Penulis : Red
Editor : Moch Thoriqil Akmal
