SUMENEP, Newsline.id – Gelombang penolakan terhadap aktivitas tempat hiburan malam yang diduga beroperasi tidak sesuai ketentuan perizinan di Kabupaten Sumenep semakin menguat. Kali ini, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep bersama sejumlah tokoh agama, pengasuh pondok pesantren, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam menyatukan sikap mendesak pemerintah daerah mengambil tindakan tegas.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang digelar di Kantor PCNU Sumenep, Rabu (4/11/2026). Forum itu dihadiri Ketua PCNU Sumenep, Rais Syuriyah, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua Persis, para habaib, kiai, pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Sumenep, tokoh masyarakat, serta badan otonom (Banom) PCNU.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh elemen yang hadir sepakat bahwa tempat hiburan malam maupun kafe yang menjalankan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang dimiliki harus ditutup.
Ketua PCNU Sumenep, KH. Md. Widadi Rahim, mengatakan pertemuan tersebut merupakan respons atas keresahan masyarakat yang berkembang menyangkut keberadaan sejumlah tempat hiburan malam di Kota Keris.
Ia menegaskan, PCNU tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penutupan secara langsung. Namun, sebagai organisasi keagamaan, PCNU memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi, memberikan edukasi, serta mendorong pemerintah bertindak sesuai aturan.
“Alhamdulillah, kami bisa bersama-sama dengan seluruh tokoh, pengasuh pesantren, ormas yang ada di Sumenep, termasuk badan otonom PCNU, untuk menyikapi keresahan-keresahan yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, PCNU dalam forum tersebut berperan sebagai fasilitator untuk mempertemukan berbagai elemen keagamaan sekaligus menyatukan pandangan terkait persoalan tempat hiburan malam.
Widadi menekankan bahwa sikap yang dihasilkan bukan sekadar permintaan agar pemerintah segera melakukan penertiban. Lebih dari itu, terdapat tuntutan tegas agar tempat hiburan yang terbukti tidak menjalankan aktivitas sesuai perizinannya benar-benar dihentikan.
“Kami meminta semua tempat hiburan malam yang tidak sesuai dengan perizinannya untuk ditutup. Bukan segera menutup, tetapi harus menutup. Ini merupakan pernyataan sikap bersama,” tegasnya.
Beberapa tempat hiburan malam yang turut menjadi perhatian dalam forum tersebut di antaranya Lotus, Mr. Ball, JBL, serta sejumlah tempat lainnya yang diduga menjalankan aktivitas di luar ketentuan perizinan.
Untuk memastikan langkah advokasi berjalan sesuai koridor hukum, pendampingan terhadap persoalan tersebut dilakukan oleh Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU).
Sebagai langkah lanjutan, hasil pertemuan dan pernyataan sikap bersama itu akan disampaikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumenep.
PCNU bersama seluruh elemen yang terlibat berharap pemerintah daerah dan instansi berwenang tidak berhenti pada respons administratif, tetapi mengambil langkah konkret berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan bersama tersebut menjadi sinyal kuat bahwa persoalan aktivitas tempat hiburan malam di Sumenep kini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga telah menyatukan sikap sejumlah organisasi keagamaan dan tokoh pesantren dalam mendorong penegakan aturan.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
