SUMENEP, Newsline.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tim Operasi Penyelamat Aset Negara (TOPAN) kembali mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan laporan dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) di Desa Poja dan Desa Kebundadap Timur, Kabupaten Sumenep.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat follow-up lanjutan laporan Nomor: 01/TPN/F-U/X/2026 tertanggal 1 Oktober 2026.
Surat itu ditujukan kepada sejumlah institusi, di antaranya Kejaksaan Agung RI melalui Kejaksaan Negeri Sumenep, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jaksa Muda Bidang Pengawasan, Jaksa Muda Bidang Intelijen, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam suratnya, TOPAN menyebut sebelumnya telah menyampaikan laporan dugaan penyimpangan Dana Desa Poja dan Desa Kebundadap Timur, termasuk surat tindak lanjut atas laporan tersebut.
TOPAN juga merujuk pada surat dari Kasi Intelijen dan Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Sumenep yang berkaitan dengan informasi tindak lanjut laporan pengaduan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian TOPAN adalah keberadaan Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Kabupaten Sumenep.
TOPAN mengaku memperoleh informasi bahwa Kejari Sumenep telah menerima LHA tersebut. Sebelumnya, LHA itu disebut sempat dikembalikan karena terdapat persoalan redaksional dalam berita acara.
Menurut TOPAN, berdasarkan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta informasi yang beredar melalui pemberitaan media, proses audit terhadap dugaan persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama.
Namun, hingga surat follow-up dibuat, TOPAN mengaku belum memperoleh pemberitahuan resmi mengenai hasil audit maupun arah penanganan laporan tersebut.
“Sebagai pelapor, kami membutuhkan kejelasan resmi mengenai sudah sejauh mana penanganan laporan ini. Kami tidak ingin muncul ketidakpastian mengenai arah penanganannya,” demikian substansi pernyataan TOPAN dalam surat tersebut.
Selain perkembangan penanganan laporan, TOPAN turut menyoroti data realisasi Dana Desa tahun 2025 untuk Desa Poja dan Desa Kebundadap Timur.
TOPAN mengklaim menemukan adanya selisih lebih dari Rp500 juta yang menurut mereka belum tercatat secara jelas dalam informasi realisasi Dana Desa yang mereka lihat melalui platform Jaga.id.
Atas dasar itu, pada 22 Juli 2026 TOPAN mengaku telah meminta data laporan Dana Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep.
Namun, menurut TOPAN, data yang diminta belum diperoleh. Mereka kemudian menerima jawaban tertulis dari DPMD tertanggal 3 Agustus 2026.
Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu alasan TOPAN kembali meminta adanya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dan realisasi Dana Desa pada dua desa tersebut.
Melalui surat terbaru tersebut, TOPAN meminta Kejari Sumenep dan/atau Inspektorat Kabupaten Sumenep memberikan informasi resmi mengenai hasil audit serta perkembangan penanganan laporan.
TOPAN menyebut proses audit telah berjalan sekitar sembilan bulan dan meminta agar pelapor memperoleh kepastian mengenai status serta arah tindak lanjut laporan yang telah disampaikan.
Bagi TOPAN, keterbukaan informasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penanganan laporan dugaan penyimpangan anggaran desa.
“Surat ini kami sampaikan sebagai bentuk kontrol masyarakat dan permintaan transparansi atas perkembangan laporan yang telah kami sampaikan. Kami berharap aparat penegak hukum memberikan informasi yang jelas mengenai status dan arah penanganannya,” demikian sikap TOPAN sebagaimana tertuang dalam surat follow-up.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Sumenep, Inspektorat Kabupaten Sumenep, DPMD Sumenep, maupun pemerintah Desa Poja dan Desa Kebundadap Timur terkait substansi laporan tersebut masih diperlukan untuk memperoleh informasi yang berimbang.
Perlu ditegaskan, dugaan selisih dana, proses audit, maupun dugaan keterlambatan penanganan sebagaimana disebutkan dalam berita ini merupakan klaim dan substansi yang disampaikan LSM TOPAN dalam surat follow-up. Hal tersebut belum dapat diposisikan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana sebelum adanya hasil pemeriksaan dan keterangan resmi dari pihak berwenang.
Penulis : Red
Editor : Moch Thoriqil Akmal
