SUMENEP, Newsline.id – Di tengah keluhan warga Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengenai sulitnya mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang, fungsi pemantauan dan pengawasan Camat Sapeken, Hamka, S.Pi., M.A.P., mulai menjadi sorotan.
Pasalnya, ketika sejumlah warga mengaku mengalami kesulitan air bersih hingga harus membeli dengan harga mahal, Hamka justru menyatakan bahwa berdasarkan koordinasi dengan pemerintah desa (Pemdes) se-Kecamatan Sapeken, tidak ada laporan resmi mengenai kekeringan.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemantauan kondisi riil masyarakat dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Sebab, ketiadaan laporan administratif dari pemerintah desa belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi yang dialami warga di lapangan.
Sebelumnya, Hamka mengaku telah mengonfirmasi langsung kepada para kepala desa terkait isu kekeringan yang ramai dikeluhkan masyarakat. Berdasarkan informasi yang diterimanya, seluruh desa disebut masih dalam kondisi aman dan kebutuhan air warga dinilai tercukupi.
“Berdasarkan laporan dari Pemdes setempat, tidak ada laporan kekeringan,” ujar Hamka saat dikonfirmasi, Sabtu (10/10/2026).
Hamka juga menjelaskan bahwa pengajuan bantuan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep harus melalui mekanisme pelaporan berjenjang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Namun, kondisi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri apabila laporan administratif menjadi satu-satunya acuan tanpa disertai verifikasi langsung terhadap situasi masyarakat.
Dalam kondisi kemarau panjang, camat sebagai kepala wilayah kecamatan diharapkan tidak hanya menunggu laporan dari pemerintah desa, tetapi juga memastikan kondisi masyarakat melalui koordinasi aktif, pemantauan lapangan, serta evaluasi terhadap desa-desa yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih.
Apalagi, wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Keterbatasan sumber air dan akses distribusi bantuan dapat memperburuk keadaan apabila persoalan kekeringan terlambat teridentifikasi.
Karena itu, munculnya keluhan warga seharusnya menjadi alasan bagi pihak kecamatan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut guna memastikan apakah kebutuhan air bersih benar-benar masih tercukupi atau justru terdapat masyarakat yang belum terjangkau perhatian pemerintah.
Jika laporan dari pemerintah desa menyebut kondisi aman, sementara warga menyampaikan keluhan berbeda, verifikasi langsung menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran yang objektif.
Persoalan air bersih bukan sekadar urusan administrasi dan mekanisme pengajuan bantuan. Ketersediaan air merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama ketika kemarau panjang membuat sumber air semakin terbatas.
Sebelumnya, warga Kepulauan Sapeken juga mengkritik lambannya distribusi bantuan air bersih dari BPBD Sumenep. Di sisi lain, pemetaan BPBD tahun ini disebut hanya memasukkan satu desa di Kecamatan Sapeken ke dalam kategori rawan kekeringan.
Kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan faktual untuk memastikan apakah pemetaan kerawanan masih sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan.
Camat Sapeken dan pemerintah desa diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta tidak hanya mengandalkan laporan formal. Langkah proaktif diperlukan agar warga yang benar-benar mengalami kesulitan air bersih tidak terabaikan hanya karena persoalannya belum tercatat dalam laporan resmi.
Publik pun menantikan langkah konkret pemerintah kecamatan untuk memastikan kondisi masyarakat di tengah kemarau panjang, sekaligus menjawab pertanyaan mendasar: apakah kebutuhan air bersih warga Sapeken benar-benar aman, atau masih ada persoalan di lapangan yang belum terpantau secara menyeluruh?
Penulis : Red
Editor : Moch Thoriqil Akmal
