SUMENEP, Newsline.id – Polemik pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas PGRI Sumenep kian memanas. Ikatan Mahasiswa Independen (IMI) menggelar aksi demonstrasi pada 28 Oktober 2026, mendesak pimpinan universitas mengambil langkah tegas menyikapi dugaan penggelapan dana kegiatan tersebut.
Dalam aksinya, massa menyoroti dugaan ketidakberesan pengelolaan anggaran PKKMB serta meminta adanya pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana dan pihak bidang kemahasiswaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) I, Hanafi, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menginginkan persoalan tersebut hanya diselesaikan melalui janji tindak lanjut tanpa kejelasan kepada mahasiswa.
IMI secara khusus meminta Ketua Pelaksana PKKMB menyampaikan klarifikasi melalui video secara terbuka. Selain itu, mereka mendesak agar yang bersangkutan dinonaktifkan dari seluruh kepanitiaan kegiatan kampus serta diberhentikan sebagai dosen apabila dugaan penggelapan dana terbukti.
“Kami menuntut klarifikasi Ketua Pelaksana PKKMB dalam bentuk video dan diberhentikan menjadi panitia apa pun dalam kegiatan kampus, juga berhentikan menjadi dosen jika terbukti melakukan penggelapan dana,” tegas Hanafi.
Desakan massa tidak hanya tertuju kepada Ketua Pelaksana. IMI juga meminta pimpinan universitas mengevaluasi pengelola bidang kemahasiswaan yang dinilai perlu dimintai pertanggungjawaban atas dugaan persoalan pengelolaan dana PKKMB.
Menanggapi aksi tersebut, pihak kampus melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan menyatakan akan membawa persoalan itu ke Komisi Disiplin (KOMDIS) Universitas PGRI Sumenep untuk ditindaklanjuti.
“Kami akan menindaklanjuti dan menyerahkan persoalan ini kepada pihak Komisi Disiplin kampus,” ungkap pihak Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
Pihak kampus juga menyampaikan bahwa apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, langkah terhadap pengelola kemahasiswaan akan dipertimbangkan.
“Kami akan serahkan ke KOMDIS Kampus Universitas PGRI Sumenep, jika terbukti maka kami siap menurunkan pengelola kemahasiswaan,” demikian pernyataan pihak wakil rektor.
Bagi IMI, persoalan ini bukan sekadar polemik kepanitiaan, melainkan menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa menilai setiap penggunaan anggaran kegiatan kampus harus memiliki kejelasan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai bentuk keseriusan mengawal tuntutan, IMI memberikan batas waktu 1 x 24 jam kepada pihak universitas untuk menyampaikan perkembangan penanganan persoalan tersebut.
“Kami dari IMI tunggu kabar baiknya 1 x 24 jam,” tegas perwakilan IMI.
IMI memastikan akan terus mengawal persoalan PKKMB hingga memperoleh kejelasan. Mereka mendesak Rektor Universitas PGRI Sumenep tidak tinggal diam dan memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan, objektif, serta menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, perhatian tertuju pada langkah pimpinan universitas. Apakah dugaan tersebut akan diusut secara terbuka dan ditindaklanjuti dengan tindakan konkret, atau justru kembali berhenti pada janji pemeriksaan internal?
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
