SUMENEP, Newsline.id – Alokasi hibah kebudayaan sebesar Rp100 juta pada tahun anggaran 2026 untuk pembuatan tongtong di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai menjadi sorotan. Penggunaan anggaran melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya kegiatan fiktif.
Sorotan ini mencuat lantaran informasi mengenai realisasi anggaran, penerima hibah, hingga bukti pelaksanaan kegiatan belum memperoleh penjelasan yang memadai dari pihak terkait.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Bidang Kebudayaan melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi tersebut belum mendapatkan respons. Saat wartawan mendatangi kantornya untuk meminta klarifikasi secara langsung, yang bersangkutan juga tidak berada di tempat.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep mengarahkan agar pertanyaan disampaikan kepada Kepala Bidang Kebudayaan.
Sikap saling mengarahkan tanpa adanya penjelasan substantif tentu belum cukup menjawab pertanyaan publik mengenai penggunaan anggaran hibah yang nilainya mencapai Rp100 juta tersebut.
Anggaran hibah yang bersumber dari keuangan daerah bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi penerima, mekanisme penyaluran, pelaksanaan kegiatan, maupun hasil yang benar-benar diwujudkan.
Jika anggaran tersebut memang digunakan untuk pembuatan tongtong, masyarakat berhak mengetahui siapa penerima hibah, berapa unit yang dibuat, bagaimana proses penyalurannya, serta di mana hasil kegiatan tersebut dapat dilihat dan diverifikasi.
Apabila seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, keterbukaan data semestinya menjadi jalan paling sederhana untuk menjawab keraguan publik.
Sebaliknya, jika terdapat ketidaksesuaian antara anggaran, dokumen pertanggungjawaban, dan kondisi nyata di lapangan, hal itu perlu ditelusuri melalui pemeriksaan yang objektif.
Hingga saat ini, dugaan kegiatan fiktif tersebut belum dapat dipastikan dan tidak boleh dianggap sebagai fakta tanpa pemeriksaan dokumen serta bukti lapangan. Namun, ketiadaan penjelasan dari pejabat terkait juga tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan pertanyaan publik.
Disbudporapar Kabupaten Sumenep perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pemberian hibah, identitas penerima, dokumen pencairan, laporan pertanggungjawaban, serta bukti realisasi pembuatan tongtong yang dibiayai dari anggaran Rp100 juta tersebut.
Inspektorat Kabupaten Sumenep juga dapat melakukan verifikasi apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban kegiatan.
Jika nantinya ditemukan bukti penyimpangan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Uang publik bukan ruang gelap yang boleh dibiarkan tanpa penjelasan. Ketika anggaran kebudayaan mencapai ratusan juta rupiah, transparansi bukanlah bentuk kemurahan hati pejabat, melainkan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Bidang Kebudayaan maupun Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
