PAMEKASAN, Newsline.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati tentang pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Terbitnya SE tersebut menjadi hasil dari aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah aktivis senior di Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (1/10/2026).
Dalam aksi yang berlangsung sekitar empat jam itu, massa mendesak Pemkab Pamekasan memberikan kepastian pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang masuk dalam kriteria penerima, sembari menunggu penerapan program Universal Health Coverage (UHC) prioritas.
Massa aksi menilai diperlukan landasan administratif yang jelas agar masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan kepesertaan.
Aspirasi tersebut kemudian diterima jajaran Pemkab Pamekasan. Dalam pertemuan dengan massa, hadir Sekretaris Daerah Pamekasan Taufikurrachman, Kepala Dinas Kesehatan Saifudin, Kepala Dinas Sosial Herman Hidayat Santoso serta sejumlah anggota DPRD Pamekasan.
Hasilnya, Pemkab Pamekasan menerbitkan SE Bupati yang ditandatangani Bupati Pamekasan Kholilurrahman.
Koordinator lapangan aksi, Iwan, mengatakan SE tersebut berlaku selama satu bulan ke depan. Masyarakat yang memenuhi kriteria pelayanan dapat mengakses layanan kesehatan dengan membawa KTP.
“Kami juga berharap kepada masyarakat agar bisa menghubungi kami jika menemukan adanya pelayanan yang tidak sesuai dengan SE yang ditetapkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penerbitan SE tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di lapangan.
Hal senada disampaikan Direktur CV Jawara Internasional Djaya, Marsuto Alfianto. Ia meminta seluruh rumah sakit dan Puskesmas di Pamekasan menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SE Bupati.
“Jika tidak dilayani dengan baik sesuai dengan SE yang diterbitkan, maka kita akan tindak lanjuti dengan cepat dan tegas kepada pihak rumah sakit dan Puskesmas,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Pamekasan Taufikurrachman membenarkan bahwa SE tersebut mulai berlaku pada 2 Oktober 2026.
Menurutnya, pelayanan kesehatan gratis dalam ketentuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dengan Desil 1 sampai 5, serta kelompok penderita penyakit kronis dan ibu hamil.
“Kami sepakat untuk menerbitkan Surat Edaran Bupati Pamekasan tentang pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat dengan Desil 1-5 atau penderita kronis dan ibu hamil,” kata Taufikurrachman.
Dengan diterbitkannya SE tersebut, Pemkab Pamekasan memastikan terdapat dasar pelayanan bagi kelompok masyarakat yang masuk dalam kriteria sambil menunggu pelaksanaan program UHC prioritas.
Penulis : Rohim
Editor : Moch Thoriqil Akmal
