PAMEKASAN, Newsline.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusara meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Pamekasan transparan mengenai sejumlah persoalan penggunaan anggaran yang disebut berkaitan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Direktur LBH Pusara, Marsuto Alfianto, mengatakan keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui secara utuh substansi temuan pemeriksaan serta langkah tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak terkait.
Desakan tersebut disampaikan Alfianto, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Peradi Madura Raya, pada Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, informasi mengenai pihak-pihak yang disebut dalam temuan pemeriksaan tidak seharusnya menjadi informasi yang simpang siur di tengah masyarakat.
“Mohon Pemda dan DPRD membuka data terkait dengan anggota dewan yang diduga terlibat dalam temuan BPK tentang pelanggaran penggunaan anggaran APBD,” tegasnya.
Alfianto menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya perlu mendapat penjelasan resmi. Salah satunya terkait dugaan perjalanan dinas fiktif maupun dugaan penggelembungan anggaran perjalanan dinas yang disebut berkaitan dengan oknum anggota DPRD Pamekasan, termasuk di lingkungan Komisi IV.
Selain itu, ia mempertanyakan dugaan adanya penerimaan honor oleh anggota DPRD yang menurut penelusurannya perlu diuji dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dua persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan tidak muncul spekulasi,” ujarnya.
Alfianto juga menyebut adanya informasi bahwa persoalan tersebut telah mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hal tersebut tetap perlu dikonfirmasi kepada lembaga maupun pihak yang berwenang.
Sorotan lainnya diarahkan pada Dana Pokok Pikiran (Pokir) tahun anggaran 2025. Alfianto menyebut penggunaan anggaran Pokir tersebut juga perlu dijelaskan apabila memang tercantum dalam temuan pemeriksaan BPK.
Ia meminta Pemkab dan DPRD Pamekasan menyampaikan secara terbuka substansi temuan, pihak yang berkaitan, serta tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan.
“Publik berhak mengetahui bagaimana tindak lanjut atas temuan tersebut. Jangan sampai informasi yang berkembang justru menimbulkan persepsi yang berbeda-beda,” katanya.
Alfianto yang juga menjabat Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPN Peradi menegaskan, transparansi diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini ditulis, pihak eksekutif dan legislatif Pamekasan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
Bupati Pamekasan Kholilurrahman dan Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur belum merespons pesan WhatsApp maupun panggilan telepon yang dilakukan awak media hingga pukul 19.56 WIB.
Berita ini masih terbuka untuk diperbarui setelah pihak Pemkab maupun DPRD Pamekasan memberikan klarifikasi.
Penulis : Red
Editor : Moch Thoriqil Akmal
