SUMENEP, Newsline.id – Ketelitian administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik mengarah pada surat undangan kegiatan Haul Raja-Raja Madura yang diterbitkan Sekretariat Daerah (Setda) Sumenep karena dinilai kurang jelas dalam mencantumkan sasaran undangan dan jumlah peserta.
Sorotan tersebut tertuju pada surat bernomor 400.14.1.1/459/031/2026 tertanggal 29 Oktober 2026 yang ditandatangani atas nama Bupati Sumenep oleh Sekretaris Daerah, Agus Dwi Saputra.
Dalam surat itu disebutkan, kegiatan Haul Raja-Raja Madura dijadwalkan berlangsung Jumat (30/10/2026) pukul 19.00 WIB, bertempat di depan Masjid Jami’ Sumenep.
Namun, persoalan muncul ketika isi surat utama dicermati bersama lampirannya. Undangan ditujukan kepada nama-nama yang tercantum dalam daftar, dengan permintaan agar penerima hadir bersama staf atau anggota sesuai ketentuan yang dilampirkan.
Sementara itu, Lampiran II memuat daftar permintaan peserta prosesi haul dari 43 instansi dan kelompok dengan total alokasi mencapai 2.210 orang.
Sejumlah angka dalam daftar tersebut turut mengundang tanda tanya. Di antaranya, pengasuh pondok pesantren wilayah Kota dialokasikan sebanyak 1.600 orang, Danyon Joko Tole 150 orang, Jamaah Nariyah 100 orang, Dinas/Badan 10 orang, serta Ketua Asosiasi Media sebanyak 10 orang.
Perbedaan antara mekanisme penyampaian undangan dan rincian jumlah peserta tersebut dinilai perlu dijelaskan. Sebab, kejelasan siapa yang diundang, berapa jumlah personel yang diminta, serta bagaimana pembagian kuota ditetapkan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan resmi pemerintah.
Kritik keras disampaikan Mashudi. Ia mempertanyakan kecermatan pihak yang menyusun surat tersebut, terlebih dokumen itu diterbitkan oleh Sekretariat Daerah yang seharusnya memiliki standar administrasi dan verifikasi yang baik.
“Ini gimana yang buat surat kok tidak beres, yang diundang dengan jumlah yang tertera di undangan kok tidak sama, masak sekelas sekretariat kok tidak beres begini,” ujar Mashudi, Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, surat resmi pemerintahan semestinya disusun dengan bahasa dan informasi yang terukur agar tidak membingungkan pihak penerima. Apalagi, undangan tersebut melibatkan puluhan instansi, lembaga, organisasi, hingga kelompok masyarakat.
Persoalan ini bukan semata menyangkut teknis penulisan surat. Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai proses penyusunan, pemeriksaan, dan pihak yang bertanggung jawab memastikan kesesuaian antara surat utama dengan lampiran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, pun diharapkan memberikan klarifikasi terkait dasar penentuan kuota 2.210 peserta, mekanisme pendataan, serta alasan pembagian jumlah personel kepada masing-masing instansi dan kelompok.
Publik tentu berharap kegiatan yang mengusung agenda penghormatan terhadap sejarah Raja-Raja Madura tidak justru diwarnai persoalan administrasi yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal.
Sebab, jika daftar undangan saja masih menyisakan multitafsir, wajar apabila muncul pertanyaan tentang sejauh mana ketelitian birokrasi dalam mempersiapkan agenda resmi daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep masih dinantikan.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
