SUMENEP, Newsline.id – Belum ditahannya Asmawi bin Mahruno setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran program Listrik Desa (Lisdes) di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, memicu desakan agar kepolisian memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Advokat Sulaisi Abdurrazaq menyatakan siap turun langsung memimpin aksi demonstrasi bersama Pemuda Peduli Desa (PPD), masyarakat Batang-Batang, dan sejumlah elemen aktivis di Polresta Sumenep.
Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan agar proses penanganan perkara berjalan transparan, profesional, dan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum.
Sebelumnya, PPD telah memasukkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi kepada Polresta Sumenep. Kelompok tersebut meminta kepolisian menjelaskan perkembangan penyidikan, termasuk pertimbangan hukum di balik belum dilakukannya penahanan terhadap Asmawi.
Sorotan ini muncul setelah status tersangka Asmawi diketahui melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/769/SP2H/X/2026/Satreskrim. Penetapan tersangka tersebut disampaikan setelah gelar perkara pada Jumat (2/10/2026).
Sulaisi menilai, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan yang memadai agar tidak memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Menurutnya, keterbukaan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses penyidikan.
“Kami menilai ada persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh Polresta Sumenep terkait penanganan kasus Asmawi. Yang menjadi pertanyaan publik, mengapa hingga saat ini Asmawi belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka? Kami juga menyoroti adanya perbandingan dengan perkara di Badur, ketika perangkat desa disebut langsung ditahan,” ujar Sulaisi.
Ia memastikan akan bergabung bersama PPD dan masyarakat untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada kepolisian.
“Karena itu, kami akan turun langsung memimpin aksi bersama PPD, masyarakat Batang-Batang, dan elemen aktivis lainnya dalam satu komando. Kami ingin penegakan hukum berjalan transparan, profesional, dan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu,” tegasnya.
Perkara yang terjadi di wilayah Badur turut menjadi pembanding yang akan disoroti dalam aksi tersebut. Kelompok penggerak aksi menyebut adanya perkara yang melibatkan perangkat desa dan berujung pada penahanan.
Mereka meminta Polresta Sumenep menjelaskan dasar hukum serta pertimbangan penyidik dalam menentukan langkah penanganan terhadap masing-masing perkara.
Meski demikian, penetapan tersangka tidak secara otomatis mengharuskan seseorang ditahan. Penahanan merupakan tindakan hukum yang memiliki persyaratan tersendiri. Karena itu, perbandingan antara perkara Lisdes di Batang-Batang dan kasus di Badur perlu mempertimbangkan fakta, sangkaan pasal, serta kondisi hukum masing-masing perkara.
Dalam konteks tersebut, penjelasan resmi kepolisian dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya bergantung pada perbandingan yang berkembang di ruang publik.
Sementara itu, Kasi Humas Polresta Sumenep, Ipda Ach. Putrawardana, sebelumnya menyampaikan bahwa pemanggilan terhadap tersangka masih menyesuaikan agenda penyidik.
“Untuk pemanggilan tersangka, masih menyesuaikan dengan penyidik,” kata Ach. Putrawardana.
Ia juga menyatakan bahwa penyidik akan menjalankan tugas secara profesional.
PPD Minta Penyidikan Tidak Berhenti pada Penetapan Tersangka
Koordinator Lapangan PPD, Subaydi, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mendorong kepolisian mengambil tindakan di luar ketentuan hukum. PPD, kata dia, menginginkan proses penyidikan berjalan jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak meminta polisi mengambil langkah di luar hukum. Justru kami meminta Polresta menjalankan hukum secara profesional, terbuka, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai status tersangka hanya berhenti di atas kertas sementara proses berikutnya tidak jelas,” tegas Subaydi.
Bagi PPD, penetapan tersangka harus menjadi bagian dari proses hukum yang terus berjalan sesuai ketentuan. Mereka berharap kepolisian memberikan informasi mengenai tahapan penyidikan berikutnya sehingga masyarakat mengetahui sejauh mana perkara tersebut ditangani.
Rencana demonstrasi ini sekaligus menjadi momentum bagi kelompok masyarakat untuk meminta kepastian mengenai perkembangan perkara dugaan pelanggaran program Lisdes tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan terbaru dari Polresta Sumenep mengenai alasan Asmawi belum ditahan maupun tanggapan resmi atas perbandingan penanganan perkara dengan kasus di Badur.
Asmawi bin Mahruno dan pihak-pihak terkait tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab guna melengkapi informasi mengenai perkara tersebut.
Penulis : Red
Editor : Moch Thoriqil Akmal
