SUMENEP, Newsline.id – Direktur IDEA, Samhari, menilai dugaan penebusan pita cukai tanpa disertai aktivitas produksi rokok oleh enam perusahaan rokok (PR) di Kabupaten Sumenep bukan persoalan sepele. Jika dugaan tersebut terbukti, praktik itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan korporasi yang memiliki dampak serius terhadap negara.
Samhari menegaskan, dugaan praktik tersebut harus dipandang sebagai persoalan serius karena menyangkut kepatuhan terhadap regulasi cukai, integritas pengawasan industri hasil tembakau, serta potensi kerugian terhadap penerimaan negara.
Menurutnya, negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik korporasi yang diduga memanfaatkan celah administrasi maupun lemahnya pengawasan untuk kepentingan bisnis tertentu.
“Kalau benar ada perusahaan yang melakukan penebusan pita cukai tanpa aktivitas produksi sebagaimana mestinya, ini bukan persoalan biasa. Kami melihat dugaan kejahatan korporasi seperti ini merupakan kejahatan luar biasa terhadap negara karena menyangkut penerimaan negara dan kewibawaan hukum,” tegas Samhari.
Ia meminta Kantor Bea Cukai Madura tidak bersikap pasif dalam menyikapi pengaduan yang telah disampaikan Forum Kota (Forkot). Menurutnya, lembaga tersebut harus segera melakukan investigasi secara menyeluruh, termasuk mencocokkan data penebusan pita cukai dengan realisasi produksi masing-masing perusahaan.
Samhari juga mengingatkan agar penanganan persoalan tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif semata. Pemeriksaan faktual di lapangan dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat kesesuaian antara jumlah pita cukai yang ditebus, kapasitas produksi, serta aktivitas produksi sebenarnya.
“Jangan sampai negara dirugikan, sementara pengawasan hanya berjalan di atas kertas. Bea Cukai harus berani membuka fakta. Kalau ditemukan pelanggaran, jangan ragu mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Enam perusahaan yang menjadi objek pengaduan Forkot tersebut yakni PR Harapan Abdi Jaya, PR Maduwangi Sumenep, PR Basoka Sumenep, PR Bromo Mas Sumenep, PR Arista 9 Sumenep, dan PR Bayezid Sumenep.
Samhari menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan, tetapi juga harus ditelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses administrasi maupun pengawasan.
Ia mendesak Bea Cukai Madura memastikan seluruh perusahaan mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Jangan sampai ada kesan bahwa pelaku usaha tertentu memperoleh perlakuan istimewa, sementara perusahaan lain harus menghadapi penindakan secara ketat.
“Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jangan ada perusahaan yang merasa kebal karena memiliki kedekatan atau kepentingan tertentu. Semua harus diperiksa secara objektif dan profesional,” tandasnya.
Sebelumnya, Forkot telah melayangkan pengaduan kepada Kantor Bea Cukai Madura pada Rabu (28/10/2026). Dalam pengaduan tersebut, Forkot meminta dugaan penebusan pita cukai tanpa aktivitas produksi oleh enam PR di Sumenep ditelusuri secara serius.
Perwakilan Bea Cukai Madura, Aswat, sebelumnya menyampaikan bahwa pengaduan tersebut akan diteruskan kepada pimpinan untuk mendapatkan tindak lanjut.
Namun, hingga kini publik masih menunggu kepastian langkah pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang dilaporkan.
Samhari berharap Bea Cukai Madura segera memberikan kepastian kepada masyarakat melalui langkah konkret dan transparan. Baginya, persoalan ini menjadi ujian terhadap keseriusan negara dalam menjaga penerimaan cukai sekaligus menegakkan hukum di sektor industri hasil tembakau.
“Jangan biarkan dugaan kejahatan korporasi terhadap negara berlalu tanpa kejelasan. Negara harus hadir. Jika terbukti melanggar, proses sesuai hukum tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, dugaan terhadap keenam perusahaan tersebut belum terbukti secara hukum dan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi berwenang. Ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh perusahaan yang disebutkan tetap terbuka.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
