SUMENEP, Newsline.id — Polemik proyek Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur senilai Rp800 juta di Desa Aengmerah, Kecamatan Batuputih, kian memanas. Setelah sebelumnya dipertanyakan soal kejelasan titik lokasi pekerjaan, kini proyek tersebut terancam dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) lantaran diduga tidak sesuai dengan besaran anggaran yang dikucurkan.
Sejumlah warga menyebut, setelah dilakukan penelusuran mandiri ke lapangan, pekerjaan yang diduga berasal dari BK Provinsi tersebut dinilai jauh dari spesifikasi yang semestinya. Dengan nilai anggaran mencapai Rp800 juta, warga menilai hasil pekerjaan di lapangan tidak mencerminkan proyek berskala besar sebagaimana tercantum dalam dokumen anggaran.
“Kalau melihat nilainya Rp800 juta, seharusnya hasilnya jelas dan signifikan. Tapi yang kami lihat di lapangan, pekerjaannya kecil dan tidak sebanding dengan anggaran sebesar itu. Ini patut diduga ada masalah,” ujar salah satu warga kepada wartawan.
Warga menduga, selain minim transparansi, proyek tersebut juga berpotensi mengalami pengurangan volume maupun kualitas pekerjaan. Dugaan itu diperkuat dengan tidak ditemukannya papan informasi proyek, spesifikasi teknis, maupun penjelasan resmi dari pemerintah desa kepada masyarakat.
Upaya konfirmasi kembali kepada Kepala Desa Aengmerah hingga berita lanjutan ini diturunkan masih belum membuahkan hasil. Sikap bungkam tersebut justru semakin memicu kekecewaan dan kemarahan warga. Mereka menilai, diamnya kepala desa menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk menjelaskan penggunaan uang negara.
“Ini bukan lagi soal tidak tahu lokasi proyek, tapi sudah masuk dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Kalau dibiarkan, ini bisa merugikan keuangan negara,” tegas warga lainnya.
Atas dasar itu, masyarakat Desa Aengmerah bersama sejumlah elemen berencana melaporkan dugaan penyimpangan proyek BK Provinsi tersebut ke APH. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran proyek.
Selain APH, warga juga mendesak Inspektorat Kabupaten Sumenep serta pemerintah kabupaten untuk segera turun tangan melakukan audit teknis dan administratif. Menurut mereka, pengawasan internal pemerintah daerah sangat penting guna mencegah praktik penyimpangan anggaran di tingkat desa.
“Kalau memang bersih dan sesuai aturan, tidak perlu takut diaudit. Tapi kalau ada penyimpangan, harus diproses hukum. Ini demi efek jera,” kata warga.
Masyarakat berharap laporan ke APH nantinya tidak berhenti di meja administrasi semata, melainkan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan secara langsung. Mereka juga meminta agar hasil pemeriksaan dibuka ke publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BK Provinsi Jawa Timur.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Desa Aengmerah maupun pihak terkait mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan proyek BK Provinsi Rp800 juta tersebut.
Redaksi Newsline.id akan terus memantau perkembangan dan melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak-pihak terkait demi keberimbangan dan kepentingan publik.
Penulis : T2
Editor : R IE Q
