SUMENEP, Newsline.id — Program hibah uang pengelolaan perikanan budidaya senilai Rp200 juta tahun anggaran 2025 yang tercatat diterima Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Diva di Desa Gunggung, Kabupaten Sumenep, menuai tanda tanya besar. Pasalnya, keberadaan kelompok penerima bantuan tersebut hingga kini tidak diketahui secara jelas.
Berdasarkan penelusuran redaksi di lapangan, lokasi kegiatan maupun aktivitas budidaya yang dikaitkan dengan Pokdakan Diva tidak ditemukan. Bahkan, pihak Pemerintah Desa Gunggung mengaku tidak mengetahui adanya program hibah tersebut.
Penjabat (PJ) Kepala Desa Gunggung saat dikonfirmasi wartawan menyatakan tidak pernah menerima informasi terkait bantuan pengelolaan perikanan budidaya yang dimaksud.
“Saya tidak tahu terkait program itu. Selama saya menjabat, tidak ada laporan atau koordinasi mengenai Pokdakan Diva maupun kegiatan budidaya yang dimaksud,” ujarnya saat dikonfirmasi via Whatsapp.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan ketidakjelasan program, mengingat bantuan pemerintah umumnya melibatkan pemerintah desa dalam proses pendataan maupun pengawasan kegiatan di wilayahnya.
Redaksi kemudian berupaya menelusuri lebih lanjut identitas resmi ketua Pokdakan Diva, termasuk mencari nomor kontak dan alamat yang dapat diverifikasi. Namun hingga berita ini diterbitkan, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
Aktivis Sumenep menilai, ketidakjelasan penerima bantuan berpotensi menjadi indikasi lemahnya verifikasi administratif dalam penyaluran hibah pemerintah.
Menurutnya, setiap program bantuan berbasis kelompok masyarakat seharusnya memiliki identitas jelas, struktur kepengurusan, lokasi kegiatan, serta dampak nyata bagi masyarakat sekitar.
“Jika pemerintah desa saja tidak mengetahui, maka perlu dipertanyakan proses validasi penerima bantuan tersebut,” katanya.
Program hibah perikanan budidaya sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sektor perikanan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan. Bantuan tersebut biasanya digunakan untuk pengadaan sarana budidaya, pakan ikan, hingga pengembangan kolam produksi.
Namun, tanpa keberadaan kelompok yang jelas, tujuan program dinilai berpotensi tidak tercapai dan justru membuka celah penyalahgunaan anggaran.
Sejumlah aktivis masyarakat mendesak agar instansi terkait segera melakukan audit dan penelusuran menyeluruh terhadap bantuan tersebut, termasuk memastikan siapa pihak yang menerima dan mencairkan dana hibah senilai Rp200 juta itu.
“Ini harus ditelusuri, mulai dari proses pengajuan, verifikasi, hingga pencairan dana. Jangan sampai anggaran negara menguap tanpa manfaat,” tegas salah satu aktivis.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta klarifikasi dari dinas terkait yang menangani program perikanan budidaya tahun 2025 guna mendapatkan penjelasan resmi mengenai status Pokdakan Diva dan realisasi penggunaan anggaran hibah tersebut.
Kasus ini pun menambah daftar panjang sorotan publik terhadap transparansi penyaluran bantuan pemerintah berbasis kelompok masyarakat di daerah, yang dinilai masih rentan terhadap persoalan administrasi hingga dugaan program fiktif.
Penulis : T2
Editor : MTAB
