SUMENEP, Newsline.id – Polemik pengadaan sapi yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, tahun anggaran 2024 memasuki babak baru. Setelah sebelumnya keberadaan dan asas manfaat program tersebut dipertanyakan, kini tokoh masyarakat setempat menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke pihak berwenang.
Pengadaan sapi dengan anggaran sebesar Rp74.300.000 tersebut menjadi sorotan setelah berdasarkan penelusuran di lapangan, wujud fisik maupun keberadaan sapi yang disebut dalam program tersebut dinilai tidak ditemukan sebagaimana mestinya.
Informasi mengenai anggaran tersebut, menurut sumber yang dihimpun redaksi, merujuk pada APBDes Perubahan Desa Kacongan. Selain itu, terdapat pula Berita Acara Monitoring yang menjadi bagian dari dokumen yang dipertanyakan dalam pelaksanaan program tersebut.
Persoalan semakin mengemuka lantaran hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Kacongan, khususnya Sekretaris Desa (Sekdes), belum memberikan penjelasan substantif ketika dikonfirmasi mengenai realisasi pengadaan sapi tersebut.
Konfirmasi yang dilakukan redaksi sebelumnya dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan mengenai jumlah sapi yang dibeli, mekanisme pengadaan, penerima manfaat, lokasi keberadaan sapi, serta kondisi program setelah direalisasikan.
Namun, belum adanya jawaban tersebut membuat pertanyaan publik terhadap program senilai Rp74,3 juta itu belum mendapatkan titik terang.
Tidak berhenti pada pemberitaan, persoalan tersebut kini disebut akan ditempuh melalui jalur pengaduan resmi.
Salah seorang tokoh masyarakat setempat menyatakan akan melaporkan dugaan ketidaksesuaian pengadaan sapi tersebut kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan.
Langkah tersebut ditempuh karena terdapat sejumlah hal yang menurutnya perlu diverifikasi, terutama menyangkut realisasi fisik, keberadaan sapi, penerima manfaat, serta kesesuaian antara dokumen anggaran dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Tokoh masyarakat tersebut menilai persoalan Dana Desa tidak seharusnya berhenti pada pencatatan administrasi. Jika sebuah kegiatan telah dianggarkan dan dinyatakan terealisasi, maka harus terdapat bukti fisik serta manfaat yang dapat diverifikasi.
“Yang kami persoalkan bukan sekadar anggarannya. Kami ingin memastikan apakah program itu benar-benar ada dan manfaatnya sampai kepada masyarakat. Kalau dokumennya ada, tetapi wujud fisiknya tidak ditemukan, tentu harus ada penjelasan,” demikian substansi keberatan yang disampaikan.
Rencana laporan tersebut sekaligus diharapkan dapat membuka fakta sebenarnya mengenai program pengadaan sapi yang menggunakan anggaran desa tersebut.
Redaksi menegaskan bahwa informasi mengenai nilai anggaran Rp74.300.000 bukan angka yang muncul tanpa dasar. Data tersebut merujuk pada dokumen APBDes Perubahan Desa Kacongan tahun anggaran 2024 yang menjadi salah satu sumber penelusuran.
Selain dokumen anggaran, keberadaan Berita Acara Monitoring juga menjadi perhatian karena dokumen monitoring semestinya dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta kondisi program ketika dilakukan pemantauan.
Karena itu, diperlukan pencocokan antara dokumen administrasi dengan fakta di lapangan.
Apakah jumlah sapi yang tercantum dalam dokumen benar-benar dibeli?
Siapa penerima manfaatnya?
Kapan sapi diserahkan?
Di mana sapi tersebut berada?
Dan apakah kondisi fisik serta keberadaan sapi sesuai dengan hasil monitoring yang dituangkan dalam berita acara?
Seluruh pertanyaan tersebut merupakan bagian penting yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Hingga berita lanjutan ini ditulis, Sekretaris Desa Kacongan yang sebelumnya dikonfirmasi redaksi belum memberikan keterangan substantif terkait persoalan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Desa Kacongan, khususnya Kepala Desa maupun Sekretaris Desa, untuk memberikan penjelasan mengenai realisasi pengadaan sapi senilai Rp74,3 juta tersebut.
Penjelasan pemerintah desa penting agar pemberitaan tidak hanya berdasarkan temuan dan pertanyaan masyarakat, tetapi juga memuat klarifikasi dari pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan.
Apabila seluruh kegiatan memang telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan, pemerintah desa tentu dapat menunjukkan dokumen pendukung, data penerima, bukti pengadaan, serta kondisi fisik program sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan antara dokumen dengan kondisi di lapangan, maka pihak berwenang dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah terdapat kesalahan administrasi, ketidaksesuaian pelaksanaan, atau persoalan lain yang perlu dipertanggungjawabkan.
Publik kini menunggu penjelasan Pemerintah Desa Kacongan sekaligus menanti langkah tokoh masyarakat yang disebut akan membawa persoalan tersebut kepada pihak berwenang.
Sebab, yang dipertanyakan bukan semata-mata angka Rp74,3 juta, melainkan keberadaan program, wujud fisik sapi, penerima manfaat, serta manfaat nyata yang seharusnya diterima masyarakat Desa Kacongan.
Penulis : Red
Editor : Moch Thoriqil Akmal
