SURABAYA, Newsline.id – Persoalan pendangkalan kolam labuh dan alur Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, kembali menjadi perhatian. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Ranting Kecamatan Pasongsongan mendesak agar pengerukan pelabuhan tersebut dipastikan terlaksana pada 2026.
Desakan itu disampaikan saat perwakilan HNSI Pasongsongan melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (28/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, nelayan meminta solusi konkret agar persoalan pendangkalan tidak terus berlarut akibat kendala anggaran maupun koordinasi antarlembaga.
Ketua HNSI Ranting Kecamatan Pasongsongan, Ahmad Rizali yang akrab disapa Bang Jali, menegaskan bahwa nelayan membutuhkan kepastian pelaksanaan, bukan sekadar pembahasan berulang tanpa hasil nyata.
Menurutnya, kondisi pendangkalan pelabuhan perlu segera ditangani karena menyangkut kelancaran aktivitas nelayan. HNSI pun menyatakan siap mengambil langkah protes apabila tuntutan mereka tidak memperoleh kepastian.
“Kami meminta pengerukan kolam labuh dan alur PPP Pasongsongan wajib direalisasikan pada 2026. Nelayan sudah terlalu lama menghadapi persoalan pendangkalan,” tegas Bang Jali.
Ia bahkan menyebut nelayan Pasongsongan siap menduduki kantor Komisi B DPRD Jawa Timur apabila tuntutan tersebut tidak mendapat kepastian. Selain itu, masyarakat juga menyatakan kesiapan untuk menutup kantor PPP Pasongsongan sebagai bentuk protes.
“Kami membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji dan koordinasi,” tambahnya.
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan HNSI Pasongsongan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur sehari sebelumnya, Selasa (27/10/2026). Dalam pertemuan itu, DKP menyatakan bersedia mendampingi HNSI menyampaikan aspirasi kepada DPRD Jawa Timur.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, S.E., M.Si., membenarkan bahwa pihaknya telah menerima perwakilan HNSI Pasongsongan bersama DKP Jawa Timur untuk membahas persoalan tersebut.
Erma menyampaikan, Komisi B mendorong DKP segera berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya PU Sumber Daya Air (PU SDA) dan BPOD, guna menjajaki dukungan alat berat serta kebutuhan lain untuk pengerukan.
“Terkait tuntutan teman-teman HNSI, kami mendesak DKP agar segera berkoordinasi dengan PU SDA dan BPOD terkait alat berat dan kebutuhan untuk pengerukan guna mengurangi pendangkalan,” ujarnya.
Namun, persoalan anggaran menjadi salah satu kendala yang mengemuka dalam audiensi. Erma menjelaskan, DKP Jawa Timur tidak memiliki anggaran khusus untuk menangani pendangkalan PPP Pasongsongan pada tahun 2026.
Karena itu, dukungan dari instansi lain dinilai perlu diupayakan agar pengerukan tetap memiliki peluang untuk dilaksanakan.
“Memang DKP tahun ini tidak ada anggaran khusus untuk mengatasi pendangkalan. Makanya, kami meminta agar berkoordinasi dengan PU untuk bantuan alat berat dan lain-lain,” katanya.
Dorongan koordinasi lintas instansi tersebut menjadi salah satu langkah yang dibahas untuk menjawab tuntutan HNSI. Meski demikian, upaya itu masih membutuhkan tindak lanjut, mulai dari kepastian ketersediaan alat berat, kebutuhan operasional, mekanisme pengerjaan, hingga jadwal pelaksanaan.
Bagi nelayan Pasongsongan, kepastian tersebut menjadi hal penting agar persoalan pendangkalan tidak kembali berakhir sebagai wacana.
HNSI berharap pihak-pihak terkait segera menyepakati langkah teknis yang memungkinkan pengerukan dilaksanakan sesuai tuntutan. Mereka menegaskan bahwa target penyelesaian pada 2026 harus menjadi perhatian serius, bukan sekadar harapan yang kembali tertunda.
Kini, tindak lanjut DKP Jawa Timur bersama instansi terkait menjadi salah satu hal yang dinantikan nelayan. Sebab, tanpa kejelasan dukungan dan jadwal pengerjaan, tuntutan pengerukan PPP Pasongsongan masih berpotensi berhenti pada tahap koordinasi.
HNSI pun meminta pemerintah dan pemangku kepentingan terkait menunjukkan langkah nyata agar kebutuhan nelayan terhadap fasilitas pelabuhan yang memadai segera mendapat jawaban.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
