SAMPANG, Newsline.id – Pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat pemahaman partai politik penerima bantuan keuangan agar pengelolaan dana yang bersumber dari APBD dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang melibatkan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta Inspektorat Kabupaten Sampang.
Materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penyaluran bantuan, tetapi juga mencakup tata cara penggunaan anggaran hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sampang, Hj. Chairijah, SH, MH, mengatakan dana bantuan keuangan parpol merupakan bagian dari keuangan daerah sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun materiil.
“Bantuan keuangan partai politik ini harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Karena sumber dananya berasal dari APBD, maka setiap penggunaannya harus didukung administrasi dan bukti pertanggungjawaban yang lengkap,” ujarnya.
Ia menilai pemahaman terhadap regulasi menjadi hal penting bagi partai politik. Sebab, kelengkapan administrasi sejak awal akan memudahkan proses penyusunan laporan dan pemeriksaan pada tahap berikutnya.
Dalam ketentuan yang berlaku di Kabupaten Sampang, partai politik juga memiliki kewajiban melampirkan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami memberikan pemahaman mengenai bagaimana bantuan keuangan ini dianggarkan, disalurkan dan dicatat. Harapannya, seluruh proses administrasi dapat dilakukan secara tertib sejak awal sehingga tidak menimbulkan persoalan pada saat pertanggungjawaban,” jelasnya.
Chairijah juga mengingatkan agar penggunaan dana tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap pengeluaran harus sesuai dengan peruntukan serta dilengkapi dokumen pendukung yang sah.
“Yang paling penting adalah penggunaan anggaran harus sesuai peruntukan dan didukung dengan bukti yang sah. Administrasi jangan dianggap sebagai hal yang sepele karena menjadi bagian dari pertanggungjawaban penggunaan uang negara,” katanya.
Dalam Bimtek tersebut turut dibahas kewajiban partai politik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBN maupun APBD. Laporan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pemeriksaan oleh BPK.
Sementara itu, dalam aturan Kabupaten Sampang, penggunaan bantuan keuangan parpol diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik. Partai politik penerima bantuan juga wajib menyatakan tanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana yang diterima.
Pemkab Sampang berharap kegiatan tersebut dapat mendorong seluruh penerima bantuan keuangan untuk lebih memahami regulasi sekaligus meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan dan pelaporan anggaran.
Selain sebagai forum pembekalan, kegiatan yang melibatkan BPPKAD, Bakesbangpol dan Inspektorat tersebut menjadi sarana koordinasi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam memastikan penggunaan bantuan keuangan berjalan sesuai aturan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis : Rohim
Editor : Moch Thoriqil Akmal
