SUMENEP, Newsline.id — Dugaan penyimpangan dana hibah kembali mencuat di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Kali ini, sorotan mengarah pada Pokmas Setia Budi yang diketahui menerima bantuan hibah sebesar Rp200 juta, dengan ketua kelompok berinisial ADP.
Ironisnya, program hibah tersebut diduga kuat tidak pernah diketahui maupun melibatkan Kepala Desa Kertasada. Bahkan, kepala desa secara tegas menyatakan tanda tangannya telah dipalsukan oleh pihak Pokmas.
“Saya pastikan, saya tidak pernah dilibatkan dalam program hibah Pokmas Setia Budi. Tanda tangan saya yang tercantum dalam dokumen itu bukan saya yang menandatangani,” tegas Kepala Desa Kertasada saat dikonfirmasi.
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa dokumen administrasi hibah telah direkayasa, termasuk pemalsuan tanda tangan kepala desa sebagai syarat pencairan anggaran.
Dengan pengakuan langsung dari kepala desa, sorotan kini mengarah pada ketua Pokmas Setia Budi berinisial ADP. Sebagai penanggung jawab kelompok, ADP diduga menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas penggunaan dokumen palsu tersebut.
Aktivis Sumenep menilai, mustahil dokumen hibah senilai ratusan juta rupiah lolos tanpa adanya rekayasa administratif yang disengaja.
“Kalau kepala desa tidak pernah tanda tangan, berarti ada pemalsuan dokumen negara. Ini bukan lagi pelanggaran administrasi, tapi sudah masuk pidana serius,” ujar Zainul.
Tindakan yang diduga dilakukan oleh ketua Pokmas Setia Budi memenuhi unsur pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.
Selain itu, jika terbukti dana hibah dicairkan dan digunakan, perbuatan tersebut juga berpotensi dijerat Pasal 3 atau Pasal 8 UU Tipikor, terutama bila dana tidak digunakan sesuai peruntukan.
Kasus ini memicu desakan publik agar Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk memeriksa: Keabsahan dokumen hibah, Proses, verifikasi administrasi, Aliran dana hibah Rp200 juta.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak berhenti pada klarifikasi administratif semata, tetapi mengusut tuntas dugaan tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunaan dana hibah.
“Kalau ini dibiarkan, desa bisa jadi ladang empuk pemalsuan dokumen. Negara yang dirugikan, masyarakat yang jadi korban,” pungkas seorang warga Kertasada.
Penulis : T2
Editor : R IE Q
