SAMPANG, Newsline.id – Dugaan penyimpangan dalam pengadaan 100 set seragam olahraga di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Sampang mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan manipulasi dokumen dalam proses pencairan anggaran tersebut.
Sorotan itu muncul setelah anggaran pengadaan seragam olahraga diketahui telah dicairkan pada 8 Mei 2026, sementara menurut Lira, penyedia belum melakukan pembelanjaan barang yang dimaksud. Persoalan tersebut kini tengah bergulir di Kepolisian Resor (Polres) Sampang.
Bupati Lira Sampang, Sudar, SE., menilai kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai proses administrasi dan mekanisme pencairan anggaran. Ia menduga terdapat ketidaksesuaian dokumen yang perlu diperiksa secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
“Ini jelas ada manipulasi administrasi. Sebab, jika belanja itu dilakukan melalui e-katalog, misalnya, di sana ada tanda tangan kepala dinas dan direktur penyedia jasa, juga lampiran bukti bahwa pekerjaan selesai,” kata Sudar, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, pencairan anggaran yang diduga terjadi sebelum barang dibelanjakan perlu ditelusuri, termasuk memeriksa dokumen pendukung pembayaran dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.
Sudar menegaskan, kepolisian tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Ia meminta penyidik mendalami seluruh tahapan, mulai dari proses pengadaan, kelengkapan dokumen, realisasi belanja, hingga mekanisme pencairan dana.
“Dan anehnya ini terbalik, anggaran dicairkan sementara sehelai baju pun tidak ada. Polisi harus benar-benar mengusut kasus ini hingga tuntas,” tegasnya.
Sudar juga mempertanyakan klaim Disdik Sampang yang menyebut pengadaan tersebut dibatalkan. Menurut dia, penjelasan itu perlu diuji dengan dokumen dan kronologi pencairan anggaran yang telah tercatat.
Ia menilai, apabila pengadaan memang dibatalkan sebelum pelaksanaan, seharusnya terdapat kejelasan mengenai status kontrak, dokumen transaksi, serta dasar pencairan pembayaran.
“Kalau batal artinya tidak ditandatangani, jelas tidak cair seharusnya. Saya curiga ini diklaim batal karena jadi sorotan publik. Karena mau dibelanjakan saja tetap salah secara administrasi, sehingga terpaksa dengan solusi dibatalkan,” ujar Sudar.
Pernyataan tersebut merupakan dugaan dan penilaian dari pihak Lira. Kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran administrasi maupun tindak pidana tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian oleh pihak berwenang.
Lebih lanjut, Sudar mengingatkan agar persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Disdik Sampang, khususnya dalam pengawasan belanja barang dan jasa yang menggunakan anggaran pemerintah.
Ia khawatir apabila persoalan serupa tidak diusut secara serius, potensi ketidaksesuaian administrasi dapat terjadi pada program lain dengan nilai anggaran yang lebih besar.
“Jika berani berbuat kesalahan pada sesuatu yang kecil, bukan tidak mungkin mereka berani juga menghantam yang besar, seperti pengadaan buku misalnya atau lainnya. Semoga saja tidak,” katanya.
Lira berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan transparan untuk memastikan apakah pencairan anggaran tersebut telah sesuai ketentuan atau justru mengandung pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Nor Alam, belum memberikan jawaban, Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Disdik Sampang maupun penyedia terkait demi menjaga keberimbangan informasi.
Berdasarkan data pembayaran yang dicantumkan dalam informasi pengadaan, pembayaran 100 set seragam olahraga untuk laki-laki dan perempuan tersebut tercatat pada 8 Mei 2026 dengan kode transaksi 35.27/04.0/000167/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2026. Nama penerima yang tercantum adalah CV. Subhan Affandi / PT. Sandi Mitra Jasa.
Dokumen dan keterangan tersebut menjadi bagian penting yang perlu dikonfirmasi serta ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara pencairan anggaran, dokumen administrasi, dan realisasi pengadaan di lapangan.
Penulis : Rohim
Editor : Moch Thoriqil Akmal
