SUMENEP, Newsline.id – Kuasa hukum H. Abd Kadir, Kurniadi, membantah pandangan hukum kuasa hukum pelapor, Sulaisi, dalam perkara dugaan penggelapan kapal yang dilaporkan oleh Sayyidah dan kini telah memasuki tahap penyidikan di Polresta Sumenep.
Dalam siaran pers tertanggal 28 Oktober 2026, Kurniadi menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari aspek penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Menurutnya, perlu dipertimbangkan pula keberadaan utang yang ditinggalkan pewaris serta tujuan penjualan kapal yang menjadi objek perkara.
Kurniadi menjelaskan, kapal tersebut merupakan bagian dari harta peninggalan almarhum Sulaiman. Namun, menurut dia, sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris, kewajiban pewaris, termasuk utang yang masih belum terselesaikan, harus diperhitungkan terlebih dahulu.
“Apakah menjual harta peninggalan waris untuk tujuan membayar utang pewaris yang dilakukan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya merupakan tindak pidana?” demikian rumusan persoalan hukum yang diajukan Kurniadi dalam siaran persnya.
Ia berpendapat, apabila penjualan kapal dilakukan untuk memenuhi kewajiban utang pewaris di tengah tekanan penagihan, tindakan tersebut perlu dinilai berdasarkan konteks dan tujuan penjualannya.
Kurniadi juga menyinggung sejumlah persoalan terkait pengelolaan harta peninggalan dan kewajiban utang yang menurut keterangannya belum diselesaikan oleh para ahli waris. Ia menyebut adanya harta warisan lain yang belum dibagikan serta aset yang disebut telah menjadi objek penyitaan bank dan beralih kepada pihak ketiga.
Atas dasar itu, Kurniadi berpandangan bahwa hak masing-masing ahli waris atas kapal dan harta peninggalan lainnya tidak dapat ditentukan tanpa terlebih dahulu memperhitungkan kewajiban pewaris serta persoalan pembagian warisan.
Ia turut menggunakan sejumlah asas hukum sebagai dasar argumentasinya, antara lain kewajiban mendahului pembagian warisan, doktrin clean hands, dan asas exceptio non adimpleti contractus.
Menurut Kurniadi, argumentasi tersebut menjadi alasan baginya untuk menolak pandangan Sulaisi yang menyatakan bahwa penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya merupakan tindak pidana.
Selain mempersoalkan konstruksi hukum dalam perkara tersebut, Kurniadi mempertanyakan proses peningkatan status penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan oleh penyidik Polresta Sumenep.
Ia menduga terdapat kemungkinan faktor di luar aspek hukum yang memengaruhi proses penanganan perkara. Dalam siaran persnya, Kurniadi menyinggung dugaan tekanan opini publik, ancaman aksi unjuk rasa, serta pengaruh pihak tertentu terhadap aparat penegak hukum.
Kurniadi juga menyampaikan dugaan mengenai adanya pengaruh seorang figur berinisial FMM yang disebutnya memiliki jaringan dengan sejumlah kalangan, termasuk aparat dan pengusaha.
Lebih jauh, ia melontarkan dugaan mengenai kemungkinan keterkaitan figur tersebut dengan bisnis ilegal dan pencucian uang. Kurniadi juga mempertanyakan sumber dana pembangunan kawasan yang menurutnya bernilai miliaran rupiah.
Namun, seluruh pernyataan tersebut merupakan analisis dan dugaan yang disampaikan Kurniadi dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum H. Abd Kadir. Kebenaran tudingan mengenai pengaruh terhadap penyidik, keterlibatan dalam bisnis ilegal, maupun dugaan pencucian uang masih memerlukan bukti dan verifikasi dari pihak berwenang.
Kurniadi menegaskan bahwa pandangannya tersebut disampaikan sebagai analisis terhadap situasi yang berkembang dalam penanganan perkara, bukan sebagai kesimpulan hukum yang telah dibuktikan.
Perkara dugaan penggelapan kapal tersebut kini menjadi perhatian karena terdapat perbedaan argumentasi antara pihak pelapor dan pihak terlapor mengenai status harta warisan, kewajiban utang pewaris, serta unsur pidana yang dipersoalkan.
Di satu sisi, pihak pelapor melalui kuasa hukumnya mempersoalkan penjualan kapal tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Di sisi lain, Kurniadi berpendapat bahwa penjualan tersebut harus dilihat dalam konteks penyelesaian utang pewaris dan persoalan pembagian harta warisan.
Penetapan status penyidikan sendiri merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya unsur penggelapan harus didasarkan pada alat bukti, fakta yang terungkap, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga siaran pers ini disusun, belum terdapat keterangan dari penyidik Polresta Sumenep mengenai tanggapan atas keberatan Kurniadi maupun dugaan adanya pengaruh pihak luar dalam proses penanganan perkara tersebut.
Keterangan dari Sulaisi selaku kuasa hukum pelapor dan FMM terkait tudingan yang disampaikan Kurniadi juga perlu dimintakan untuk memperoleh keberimbangan informasi.
Newsline.id tetap membuka ruang bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan klarifikasi guna memastikan pemberitaan yang berimbang dan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
