SUMENEP, Newsline.id – Polemik pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Lembung Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, terus bergulir. Hingga kini, berbagai pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut belum memberikan penjelasan kepada publik.
Berdasarkan upaya konfirmasi yang dilakukan media, sejumlah pihak terkait, mulai dari pengurus P3A, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), perangkat desa, Kepala Desa Lembung Timur, hingga pihak-pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan maupun pengawasan proyek, belum memberikan tanggapan atas berbagai pertanyaan yang diajukan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sikap tersebut menjadi sorotan di tengah munculnya berbagai keluhan masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan proyek. Sejumlah warga berharap adanya keterbukaan informasi agar polemik yang berkembang dapat dijelaskan secara objektif oleh pihak yang berwenang.
Sementara itu, masyarakat bersama sejumlah pegiat pengawasan meminta pemerintah dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut. Mereka mendorong agar dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan, kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis, serta penggunaan anggaran negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, mereka juga meminta Balai Besar Wilayah Sungai Brantas bersama instansi terkait di Kabupaten Sumenep memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai hasil pengawasan terhadap proyek P3TGAI di Desa Lembung Timur.
Apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian, masyarakat berharap aparat dan instansi yang berwenang memberikan tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.
Salah seorang pegiat pengawasan menyatakan bahwa transparansi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan setiap program yang menggunakan anggaran negara.
“Uang rakyat tidak boleh dipermainkan. Keheningan para pihak yang belum memberikan penjelasan kepada publik justru menimbulkan berbagai pertanyaan yang perlu dijawab melalui proses pemeriksaan yang objektif dan transparan,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan, termasuk Kepala Desa Lembung Timur, pengurus P3A, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), serta instansi terkait, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis : Fairuz
Editor : MTAB
