SUMENEP, Newsline.id – Dugaan penggelapan kapal layar motor (KLM) AYTA CK 2 GT 53 milik almarhum Sulaiman semakin menarik perhatian publik. Persoalan yang kini ditangani Polres Sumenep tersebut memunculkan perbedaan tajam antara kubu pelapor dan pihak terlapor.
Perbedaan pandangan itu terlihat dalam diskusi hukum bertajuk “Jangan Bocor” yang digelar Sabtu (31/10/2026). Dua advokat, Sulaisi dan Kurniadi, terlibat adu argumentasi saat membedah persoalan kapal yang juga bersinggungan dengan utang almarhum, harta bersama, serta hak ahli waris.
Dalam diskusi yang dipandu Ibnu Hajar tersebut, Sulaisi hadir sebagai kuasa hukum pelapor, sementara Kurniadi mewakili H. Kadir selaku pihak terlapor.
Sulaisi bersikukuh bahwa laporan pidana yang dilayangkan kliennya memiliki dasar hukum dan didukung sejumlah dokumen. Ia menyebut terdapat Surat Pernyataan, rekaman, serta alat bukti lain yang dinilai dapat mengungkap dugaan pengalihan aset tanpa hak.
Menurutnya, bukti-bukti tersebut juga berpotensi menunjukkan adanya unsur kesengajaan atau mens rea dalam perkara tersebut.
Namun, Sulaisi memilih tidak membuka seluruh materi pembuktian kepada publik karena proses penanganan perkara masih berlangsung di tingkat penyidikan Polres Sumenep.
“Ada Surat Pernyataan dan rekaman serta alat bukti lain yang belum waktunya kami buka ke ruang publik karena masih dalam tahap penyidikan,” ungkap Sulaisi.
Pernyataan itu kemudian ditanggapi Kurniadi dengan mempertanyakan konstruksi pidana yang dibangun pihak pelapor. Ia menilai harus ada kejelasan mengenai tindakan konkret yang dituduhkan kepada kliennya sebelum persoalan tersebut diarahkan menjadi perkara pidana.
Kurniadi menegaskan, berdasarkan versi pembelaannya, H. Kadir tidak melakukan pengalihan kapal sebagaimana yang dipersoalkan. Ia menyebut keterlibatan kliennya hanya sebatas memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai penyelesaian utang almarhum dengan tetap memperhatikan kepentingan keluarga serta ahli waris.
“Pertegas dulu peran yang dimaksud apa. Perannya hanya memberi pendapat dan masukan terkait teknik penyelesaian. Mempertimbangkan ahli waris, menyangkut martabat almarhum pewaris, dan bagaimana utangnya dibayar. Apakah peran seperti ini lalu bisa dipidana?” kata Kurniadi.
Tak berhenti pada dugaan pengalihan kapal, diskusi tersebut turut mengungkap persoalan mendasar mengenai status hukum aset KLM AYTA CK 2 GT 53.
Kurniadi menganggap asal-usul kepemilikan kapal harus terlebih dahulu diperjelas, terutama karena menurut keterangannya kapal tersebut dibeli ketika almarhum masih terikat perkawinan yang sah.
Dengan demikian, ia berpandangan bahwa persoalan harta bersama atau gono-gini harus diperhitungkan sebelum menentukan bagian yang menjadi harta peninggalan dan hak masing-masing ahli waris.
“Ini sengketa waris dan gono-gini yang harus terlebih dahulu tuntas. Ada prioritas dalam Hukum Islam. Jangan asal main lapor pidana!” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian kewajiban utang almarhum tidak bisa dilepaskan dari kedudukan harta bersama maupun hak para ahli waris.
Bahkan, Kurniadi mengungkapkan pihaknya telah menempuh langkah hukum berupa pelaporan balik terhadap pihak pelapor dalam sejumlah perkara. Kendati demikian, ia mengaku masih membuka pintu mediasi apabila terdapat kesepakatan terkait penyelesaian utang almarhum.
Dua pandangan yang berseberangan tersebut memperlihatkan bahwa perkara kapal KLM AYTA CK 2 GT 53 tidak hanya menyangkut dugaan penggelapan aset, tetapi juga membuka persoalan hubungan hukum antara kepemilikan kapal, utang-piutang, harta bersama, dan kewarisan.
Di satu sisi, pihak pelapor melalui Sulaisi menekankan adanya dugaan perbuatan pidana yang menurutnya didukung sejumlah bukti. Di sisi lain, Kurniadi meminta persoalan tersebut dilihat secara utuh dan tidak serta-merta ditarik ke ranah pidana sebelum konstruksi hubungan keperdataannya diperjelas.
Kini, pembuktian atas dugaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara oleh Polres Sumenep.
Publik tentu menunggu bagaimana penyidik mengurai fakta, memeriksa alat bukti, serta menentukan apakah perkara tersebut mengandung unsur tindak pidana atau justru berkaitan dengan sengketa keperdataan.
Sebab, perbedaan argumentasi di ruang diskusi tidak serta-merta menjadi penentu kebenaran. Pada akhirnya, fakta hukum dan alat bukti yang sah harus menjadi dasar untuk menentukan siapa yang benar dan bagaimana perkara tersebut diselesaikan.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
