SUMENEP, Newsline.id – Polemik hibah kebudayaan senilai Rp100 juta untuk pembuatan tongtong di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kian menjadi tanda tanya. Hingga kini, Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep belum memberikan penjelasan atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan awak media.
Sikap bungkam pejabat yang memiliki keterkaitan langsung dengan bidang kebudayaan tersebut memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Terutama mengenai siapa sebenarnya penerima hibah, kelompok atau lembaga mana yang mendapatkan alokasi anggaran, serta di mana hasil pembuatan tongtong yang dibiayai uang rakyat tersebut.
Padahal, anggaran sebesar Rp100 juta bukan nilai yang kecil. Publik tentu memiliki hak untuk mengetahui ke mana anggaran tersebut disalurkan dan bagaimana realisasinya.
Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada Kabid Kebudayaan. Namun, tidak ada jawaban yang diberikan. Wartawan juga mendatangi kantor yang bersangkutan untuk meminta keterangan secara langsung, tetapi yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Ketika persoalan tersebut dikonfirmasikan kepada Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep, jawaban yang diterima justru mengarahkan awak media agar menanyakan langsung kepada Kabid Kebudayaan.
Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa informasi mengenai hibah tersebut belum mendapatkan penjelasan yang jelas, meskipun menyangkut penggunaan anggaran publik.
Pertanyaan paling mendasar yang hingga kini belum terjawab adalah siapa pemilik atau penerima hibah kebudayaan tersebut?
Apakah hibah diberikan kepada kelompok kesenian, organisasi masyarakat, lembaga kebudayaan, atau pihak tertentu lainnya?
Jika memang ada penerima hibah, mengapa identitas penerima, dokumen penyaluran, serta hasil kegiatan belum disampaikan secara terbuka kepada publik?
Jangan sampai anggaran kebudayaan hanya tercatat dalam dokumen administrasi, sementara masyarakat tidak mengetahui siapa penerimanya dan seperti apa wujud hasil pekerjaannya.
Transparansi seharusnya menjadi hal mendasar dalam pengelolaan hibah daerah. Nama penerima, dasar penetapan, besaran bantuan, dokumen pencairan, hingga laporan pertanggungjawaban merupakan informasi yang patut dijelaskan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Persoalan ini bukan berarti memastikan adanya kegiatan fiktif. Dugaan tersebut tetap membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen administrasi dan verifikasi langsung di lapangan.
Namun, ketika pejabat terkait tidak memberikan penjelasan, sementara anggaran telah dialokasikan hingga Rp100 juta, wajar apabila muncul desakan agar Inspektorat Kabupaten Sumenep melakukan penelusuran.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah penerima hibah benar-benar ada, kegiatan pembuatan tongtong terlaksana, serta penggunaan anggarannya sesuai dengan peruntukan.
Disbudporapar Kabupaten Sumenep juga perlu segera membuka informasi mengenai identitas penerima hibah dan lokasi hasil kegiatan agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.
Jangan sampai program yang seharusnya menjaga dan mengembangkan kebudayaan daerah justru menimbulkan kecurigaan akibat minimnya keterbukaan.
Kini publik menunggu jawaban sederhana dari Disbudporapar: Siapa penerima hibah Rp100 juta tersebut, berapa tongtong yang dibuat, dan di mana hasilnya bisa dilihat?
Jika semuanya telah terealisasi sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menutup informasi yang menjadi hak masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Newsline.id masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kabid Kebudayaan maupun Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
