SUMENEP, Newsline.id – Kerusakan infrastruktur jalan di Pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan. Aliansi Mahasiswa Giliraja (AMG) menilai kondisi tersebut bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan bentuk ketimpangan pembangunan yang berdampak langsung terhadap hak masyarakat kepulauan.
Sorotan itu disampaikan AMG saat menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Rabu (4/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, AMG secara resmi menyerahkan dokumen usulan rancangan kebijakan dan naskah advokasi percepatan perbaikan jalan serta konektivitas Pulau Giliraja.
Ketua AMG, Ilham Fikri Andri, menegaskan bahwa persoalan jalan rusak di wilayah kepulauan sudah berlangsung cukup lama tanpa penanganan yang dinilai memadai.
Menurutnya, ketimpangan konektivitas tidak boleh terus dibiarkan karena menyangkut akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga aktivitas perekonomian.
Dalam audiensi tersebut, AMG diterima oleh Muhammad Puji, ST., MT., selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR, Joko Satrio Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, serta Dadang Dedy Iskandar, SH., MH., Kepala Dinas Perkimhub Sumenep.
Pihak pemerintah disebut berkomitmen untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.
Berdasarkan investigasi dan data lapangan yang dihimpun AMG, kerusakan jalan poros Pulau Giliraja berdampak terhadap mobilitas masyarakat di empat desa.
Pertama, Desa Banbaru yang menjadi salah satu pusat ekonomi dan pelabuhan. Kerusakan lapisan dasar jalan atau base layer, disertai lubang menganga, disebut menghambat kendaraan pengangkut hasil laut dan mempercepat kerusakan kendaraan.
Kedua, Desa Banmaleng di jalur barat. Kondisi jalan didominasi batuan makadam yang lepas dan licin tanpa penerangan jalan umum (PJU), sehingga dinilai meningkatkan risiko kecelakaan, termasuk bagi ibu hamil.
Ketiga, Desa Jate. Lubang jalan dengan kedalaman sekitar 15 hingga 20 sentimeter disebut menghambat mobilisasi pasien darurat menuju pelabuhan. Kondisi tersebut juga menyulitkan anak-anak saat berangkat ke sekolah, terutama ketika jalan berlumpur dan licin.
Keempat, Desa Lombang di kawasan timur dan pesisir. Kerusakan jalan akibat erosi pesisir dan sapuan air laut disebut memperparah keterisolasian warga serta meningkatkan biaya pengangkutan komoditas garam dan hasil pertanian.
“Dampak kerusakan jalan ini sangat masif. Biaya angkut hasil bumi melonjak 30–50 persen, komoditas pertanian seperti cabai rusak sebelum sampai pelabuhan, dan yang paling tragis adalah keterlambatan rujukan pasien darurat yang mengancam keselamatan jiwa,” tegas Ilham.
Dalam dokumen advokasinya, AMG turut mengingatkan Pemkab Sumenep mengenai tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jalan dan pelayanan publik.
AMG merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, khususnya Pasal 15 dan Pasal 63, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Menurut AMG, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan jalan kabupaten terselenggara dengan baik dan fasilitas pelayanan publik dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Melalui audiensi tersebut, AMG menyampaikan empat tuntutan utama kepada Pemkab Sumenep.
Pertama, meminta alokasi anggaran khusus dan darurat untuk menangani titik-titik jalan yang rawan kecelakaan. Dalam jangka pendek, AMG mendorong penggunaan dana pemeliharaan PUPR maupun anggaran darurat tahun berjalan. Sementara untuk jangka panjang, diperlukan pengalokasian anggaran secara tuntas melalui APBD dengan skema kontrak multiyears.
Kedua, mendorong Pemkab Sumenep aktif mengajukan usulan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) kepada pemerintah pusat, sebagaimana kebijakan percepatan konektivitas jalan daerah.
Ketiga, mendesak Bupati Sumenep segera merealisasikan perbaikan jalan di Pulau Giliraja dalam kurun waktu November hingga Desember 2026.
Keempat, AMG mengancam akan menggelar aksi demonstrasi apabila tuntutan tersebut tidak direalisasikan sesuai tenggat waktu yang telah disampaikan.
AMG menegaskan, masyarakat Pulau Giliraja memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan pembayar pajak untuk menikmati infrastruktur yang layak dan berkeadilan.
Mereka juga menyatakan akan terus mengawal komitmen pemerintah daerah hingga pekerjaan fisik perbaikan jalan benar-benar terealisasi di lapangan.
Bagi AMG, persoalan jalan di Pulau Giliraja bukan lagi sekadar janji pembangunan, melainkan kebutuhan mendesak masyarakat yang harus segera mendapatkan kepastian penanganan.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
