SUMENEP, Newsline.id – Ikatan Mahasiswa Independen (IMI) meminta Universitas PGRI Sumenep memperjelas tata kelola sejumlah kegiatan yang berkaitan langsung dengan mahasiswa. Sorotan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama jajaran pimpinan kampus pada Selasa (6/10/2026).
Dua persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa yakni belum diterimanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) serta adanya pungutan Uang Pembekalan Praktik Lapangan (UPPL) terhadap mahasiswa angkatan 2023.
Dalam audiensi, Korlap 1 Hanafi mempertanyakan keberadaan LPJ PKKMB yang hingga forum berlangsung disebut belum diserahkan kepada bidang kemahasiswaan. Padahal, kepanitiaan kegiatan tersebut telah dibubarkan.
Pihak kampus mengakui bahwa LPJ tersebut belum diterima. Menurut pihak pimpinan, ketua panitia telah diingatkan untuk segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
“Kami sudah menginformasikan terkait LPJ ke ketua panitia yang sampai sekarang masih belum disetorkan pada kami bidang kemahasiswaan,” ungkap pihak pimpinan kampus.
IMI kemudian meminta agar ketua pelaksana PKKMB dihadirkan sehingga dapat memberikan penjelasan secara langsung terkait laporan tersebut. Namun, permintaan itu belum dapat direalisasikan dengan alasan pihak kampus belum memiliki dasar untuk memanggil ketua pelaksana sebelum LPJ diserahkan.
Bagi mahasiswa, kondisi tersebut menjadi pertanyaan tersendiri. Sebab, meskipun kepanitiaan telah berakhir, proses pertanggungjawaban kegiatan semestinya tetap memiliki mekanisme yang jelas, terutama menyangkut laporan pelaksanaan dan penggunaan anggaran.
IMI menegaskan, kritik yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk mempersoalkan keberadaan kegiatan PKKMB. Mahasiswa hanya meminta adanya keterbukaan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang melibatkan mahasiswa.
Selain LPJ PKKMB, persoalan pungutan UPPL juga menjadi pembahasan dalam audiensi.
Korlap 2 mempertanyakan kebijakan pemberlakuan pungutan terhadap mahasiswa angkatan 2023. Ia membandingkannya dengan mahasiswa angkatan 2021 dan 2022 yang disebut tidak dibebani pungutan serupa.
“Angkatan 2021 dan 2022 sebelumnya tidak dipungut biaya, sekarang pada angkatan 2023 kok ada pungutan biaya dan nominalnya lumayan besar, ada kepentingan apa sehingga mahasiswa harus membayar,” ujarnya.
Pihak kampus menjelaskan bahwa dana UPPL tersebut berkaitan dengan pelaksanaan praktik mahasiswa di sekolah selama kurang lebih dua bulan. Dana tersebut, menurut pihak kampus, disalurkan kepada sekolah yang menjadi lokasi mahasiswa menjalankan praktik.
“Uang itu kami luncurkan pada sekolahan yang ditempati teman-teman PPL yang praktik selama dua bulan, pada istilahnya uang pesangon pada sekolah,” jelasnya.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab sejumlah pertanyaan mahasiswa. IMI meminta kejelasan mengenai dasar hukum atau dasar kebijakan pungutan, komponen perhitungan nominal, pihak yang mengelola dana hingga mekanisme penyalurannya.
Dalam tuntutannya, IMI menyebut nominal pungutan UPPL yang dipersoalkan mencapai Rp700 ribu per mahasiswa. Karena itu, mahasiswa meminta adanya informasi yang lebih terukur mengenai penggunaan dana tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di kalangan mahasiswa.
IMI juga menegaskan bahwa pertanyaan mengenai pungutan UPPL bukan merupakan tudingan bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana. Mahasiswa, kata mereka, hanya meminta keterbukaan agar kebijakan yang membebani mahasiswa dapat diketahui dasar dan pertanggungjawabannya.
Menurut IMI, transparansi harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan kegiatan maupun kebijakan kampus yang menyangkut mahasiswa. Setiap pungutan, penggunaan dana, serta pelaksanaan kegiatan dinilai perlu disertai dasar dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dipahami.
IMI berharap hasil audiensi tidak berhenti sebatas penyampaian jawaban secara lisan. Mahasiswa mendorong pihak kampus menindaklanjuti persoalan tersebut melalui dokumen dan penjelasan resmi sehingga tidak kembali menimbulkan pertanyaan serupa.
Bagi IMI, keterbukaan dalam pengelolaan kegiatan kampus merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola pendidikan tinggi yang akuntabel sekaligus memberikan kepastian kepada mahasiswa sebagai pihak yang turut terdampak oleh setiap kebijakan.
Penulis : Red
Editor : Moch Thoriqil Akmal
