JEMBER, Newsline.id — Dinamika internal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember kembali menjadi sorotan. HMI Komisariat Ibn Khaldun Jember mendesak adanya evaluasi terhadap kinerja Pengurus HMI Cabang Jember yang dinilai belum mampu menyelesaikan sejumlah persoalan organisasi, terutama terkait regenerasi kepemimpinan dan konsistensi menjalankan konstitusi organisasi.
Ketua Umum HMI Komisariat Ibn Khaldun Jember, Dio Aji Saputra, menyebut persoalan yang terjadi tidak lagi sebatas perbedaan pandangan antarstruktur, melainkan telah menyentuh aspek tata kelola dan hak konstitusional kader.
Menurut Dio, kepastian pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) menjadi salah satu persoalan yang harus segera mendapatkan kejelasan. Ia menilai proses regenerasi di tingkat cabang tidak boleh terus mengalami ketidakpastian karena berpotensi memperpanjang persoalan struktural.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kami meminta Pengurus Cabang segera memberikan kepastian terkait agenda Konfercab dan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi organisasi,” ujar Dio Aji Saputra, Jumat (18/9/2026).
Dalam tuntutannya, Komisariat Ibn Khaldun meminta Pengurus HMI Cabang Jember segera menerbitkan maklumat mengenai kepastian pelaksanaan Konfercab. Komisariat juga meminta agar kepanitiaan, termasuk Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC), dibentuk secara independen dengan mempertimbangkan keterwakilan seluruh komisariat.
Selain persoalan regenerasi, komisariat turut menyoroti arah gerakan HMI Cabang Jember. Mereka mendorong agar tradisi kritik terhadap kebijakan pemerintah kembali diperkuat melalui aksi dan tekanan politik yang dinilai terukur, khususnya terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Jember yang dianggap merugikan masyarakat.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan kader yang disebut telah berdomisili atau aktif berkegiatan di HMI Cabang (P) Lumajang, tetapi masih tercantum dalam struktur aktif HMI Cabang Jember.
Komisariat meminta persoalan tersebut segera ditertibkan untuk menghindari apa yang mereka sebut sebagai dualisme loyalitas dalam tubuh organisasi.
Dio juga menyinggung persoalan rangkap jabatan. Menurutnya, fungsionaris Pengurus HMI Cabang Jember yang memiliki posisi di organisasi eksternal, lembaga politik, maupun organ di luar struktur HMI perlu menentukan sikap secara jelas agar tidak menimbulkan persoalan loyalitas dan konsentrasi dalam menjalankan amanah organisasi.
“Kami ingin setiap fungsionaris memiliki kejelasan sikap dan komitmen terhadap amanah yang sedang dijalankan. Ini penting untuk menjaga independensi dan marwah organisasi,” tegasnya.
Komisariat Ibn Khaldun memberikan batas waktu 2×24 jam kepada Pengurus HMI Cabang Jember untuk memberikan respons atas tuntutan tersebut.
Dio menegaskan, apabila tidak ada respons maupun langkah konkret dalam batas waktu yang diberikan, pihaknya akan melakukan konsolidasi organisasi dengan melibatkan lebih banyak elemen internal HMI.
“Jika tuntutan ini diabaikan, kami akan mengambil langkah konsolidasi organisasi yang lebih masif. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga marwah dan keberlangsungan organisasi,” pungkas Dio.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari Pengurus HMI Cabang Jember terkait tuntutan dan desakan evaluasi yang disampaikan HMI Komisariat Ibn Khaldun tersebut.
Penulis : Red
Editor : MTAB
