SUMENEP, Newsline.id – Polemik hibah kebudayaan senilai Rp100 juta untuk pembuatan alat musik tradisional tongtong di Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan. Dalam pertemuan dengan awak media, Kabid Kebudayaan Disbudporapar Sumenep akhirnya menyebut nama Lanceng Spectra sebagai pihak yang membuat tongtong tersebut.
Namun, penjelasan itu belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik. Pasalnya, ketika diminta membuka daftar penerima hibah, yang bersangkutan justru enggan memberikan informasi secara terbuka.
Sikap tersebut semakin memunculkan tanda tanya mengenai mekanisme penyaluran bantuan, identitas penerima hibah, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang mencapai Rp100 juta.
Awak media juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang dilakukan Bidang Kebudayaan terhadap pelaksanaan program tersebut. Terutama untuk memastikan bahwa anggaran yang bersumber dari keuangan daerah benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan menghasilkan produk kebudayaan sebagaimana direncanakan.
Sebab, sebagai bidang yang memiliki keterkaitan langsung dengan program kebudayaan, Disbudporapar semestinya tidak hanya mengetahui pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memastikan proses penyaluran, pengerjaan, hingga laporan pertanggungjawabannya berjalan sesuai ketentuan.
Penyebutan Lanceng Spectra sebagai pihak pembuat tongtong juga memunculkan pertanyaan lanjutan. Apakah Lanceng Spectra merupakan penerima hibah secara langsung, kelompok pelaksana kegiatan, atau pihak yang ditunjuk untuk mengerjakan pembuatan tongtong?
Hal tersebut penting diperjelas agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi antara penerima bantuan dan pelaksana pekerjaan.
Publik juga berhak mengetahui berapa unit tongtong yang diproduksi, spesifikasi hasil pekerjaan, lokasi keberadaan alat musik tersebut, serta siapa yang saat ini bertanggung jawab atas pemanfaatannya.
Terlebih, anggaran Rp100 juta bukan jumlah yang kecil. Setiap rupiah yang dialokasikan melalui program hibah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara fisik.
Ketertutupan daftar penerima hibah tentu menjadi persoalan tersendiri. Padahal, informasi mengenai penggunaan anggaran publik semestinya dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
Karena itu, Inspektorat Kabupaten Sumenep dinilai perlu melakukan penelusuran, termasuk memeriksa dokumen penetapan penerima hibah, mekanisme pencairan, bukti pelaksanaan kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban.
Langkah tersebut bukan untuk mendahului kesimpulan adanya penyimpangan, melainkan memastikan bahwa program kebudayaan benar-benar terlaksana dan anggarannya digunakan secara tepat.
Kini, pertanyaan yang masih menggantung bukan hanya siapa pembuat tongtong tersebut, melainkan siapa penerima resmi hibah Rp100 juta itu dan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap realisasinya.
Jangan sampai nama kebudayaan hanya menjadi alasan pengalokasian anggaran, sementara keterbukaan dan pertanggungjawabannya justru sulit didapatkan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Newsline.id masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kabid Kebudayaan, Kepala Disbudporapar Sumenep, maupun pihak Lanceng Spectra guna memberikan penjelasan secara utuh.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
