PAMEKASAN, Newsline.id — Dugaan keterlibatan anggota DPRD Pamekasan dari Partai Bulan Bintang (PBB), inisial SA, dalam bisnis rokok ilegal merek Be Fly Bold terus memantik gelombang reaksi publik. Kini, sorotan tidak hanya tertuju pada sang politisi, tetapi juga pada Bea Cukai Madura dan Purbaya, yang dinilai pasif menghadapi maraknya industri tembakau tanpa cukai di wilayah Madura.
Sumber lapangan menyebutkan bahwa merek Be Fly Bold bukan sekadar muncul tiba-tiba. Aktivitas produksinya disebut sudah berlangsung bertahun-tahun di wilayah selatan Pamekasan, bahkan disebut terlindungi oleh jaringan politik dan birokrasi.
“Gudangnya itu bukan baru. Sudah lama beroperasi, dan anehnya tidak pernah disentuh aparat. Kalau cuma pedagang kecil, pasti langsung disikat. Tapi kalau seperti ini, malah sepi-sepi saja,” ungkap seorang warga di Kecamatan Palengaan, Sabtu (18/10/2025).
Desakan publik kini diarahkan kepada dua institusi: Bea Cukai Madura yang dipimpin Novian Dermawan, dan Purbaya, pejabat kunci di lingkungan pemerintahan Pamekasan yang kerap disebut berpengaruh dalam urusan peredaran rokok di daerah tersebut.
Lembaga Advokasi Transparansi Publik (LATP) menyebut, lemahnya penindakan terhadap pabrik dan distribusi rokok ilegal di Madura menimbulkan kecurigaan adanya “main mata” antara pengusaha nakal dan oknum aparat.
“Bea Cukai Madura ini seperti macan ompong. Hampir setiap bulan ada razia simbolik, tapi hasilnya nihil. Sementara merek baru bermunculan, salah satunya Be Fly Bold. Pertanyaannya, mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu?” tegas Andi Rahman, Ketua LATP, saat dimintai tanggapan.
Nama Purbaya disebut-sebut memiliki pengaruh besar di jalur koordinasi kebijakan ekonomi daerah.
Beberapa aktivis menduga, lemahnya tindakan terhadap bisnis rokok ilegal di Pamekasan tidak lepas dari peran figur-figur yang memiliki kedekatan struktural dengan para pelaku bisnis.
“Ada semacam tembok yang melindungi. Begitu aparat mau masuk, operasi gagal. Kalau tidak bocor dari dalam, mustahil bisa lolos terus,” ujar Zainul.
Catatan Newsline.id menunjukkan, sejak awal 2024 hingga pertengahan Oktober 2025, Bea Cukai Madura telah mengumumkan sedikitnya 13 kali operasi terhadap rokok ilegal di wilayah Pamekasan dan Sumenep. Namun, tidak satu pun operasi itu berhasil menyentuh jaringan besar yang disebut-sebut berada di balik Be Fly Bold atau merek sejenis.
Dalam beberapa kasus, operasi bahkan hanya menghasilkan penyitaan kecil di warung atau kios pengecer. Padahal, gudang-gudang besar diduga beroperasi dengan tenang di daerah terpencil tanpa izin industri.
“Kalau operasi benar-benar dilakukan tanpa kebocoran informasi, pasti ketahuan. Tapi ini aneh, tiap kali mau digerebek, lokasi langsung kosong. Ini bukan kebetulan,” tambah Zainul.
Keterlibatan politisi seperti SA memperumit persoalan. Publik menilai, sulit bagi aparat untuk menindak tegas bila pelaku memiliki jabatan strategis di legislatif. Sejumlah pihak bahkan menduga ada upaya untuk “mengamankan” nama-nama besar agar tidak muncul di pemberitaan resmi.
“Kalau pelaku rakyat kecil, langsung diborgol dan disorot kamera. Tapi kalau sudah anggota DPRD, kok diam? Ini kan pelecehan terhadap hukum,” ujarnya.
Gelombang kritik dari masyarakat Madura kini semakin menguat. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Pamekasan, Bea Cukai Madura, dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan politisi, pejabat daerah, hingga oknum aparat dalam bisnis rokok ilegal.
“Ini bukan lagi soal rokok, tapi soal moral pejabat publik. Kalau negara terus kalah di hadapan mafia rokok ilegal, bagaimana rakyat mau percaya pada hukum?” kata Zainul menegaskan.
Sementara hingga berita ini ditulis, Bea Cukai Madura belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi ke pihak Purbaya dan anggota DPRD berinisial SA juga belum mendapatkan respons.
Namun publik menilai, diamnya mereka bukan alasan untuk menunda tindakan hukum.
“Kalau semua diam, maka kejahatan ini akan menjadi sistem. Dan Madura akan terus jadi surga bagi pengusaha rokok ilegal,” tutup Andi Rahman.
