SURABAYA, Newsline.id – Kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep akhirnya menelan korban hukum. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka setelah menemukan bukti kuat adanya praktik pemotongan dana bantuan.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo, menegaskan bahwa langkah hukum tersebut diambil berdasarkan hasil penyidikan mendalam yang telah dilakukan sejak Juli 2025.
“Kami sudah menemukan bukti permulaan yang cukup. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan terhadap 219 saksi, penggeledahan, serta penyitaan sejumlah dokumen penting,” ujar Wagiyo di Surabaya, Selasa (14/10/2025).
Keempat tersangka yang kini mendekam di rumah tahanan Cabang Rutan Kelas I Surabaya Kejati Jatim yakni RP selaku Koordinator Kabupaten BSPS, serta tiga tenaga fasilitator lapangan (TFL) berinisial AAS, WM, dan HW.
Menurut hasil penyidikan, mereka diduga melakukan pemotongan terhadap dana bantuan yang seharusnya diterima masyarakat. Modusnya berupa penarikan “komitmen fee” berkisar antara Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per penerima, serta pungutan tambahan sebesar Rp1 juta hingga Rp1,4 juta untuk keperluan laporan pertanggungjawaban.
Program BSPS di Sumenep tahun 2024 diketahui mencakup 5.490 penerima bantuan di 143 desa dari 24 kecamatan, dengan total anggaran mencapai Rp109,8 miliar. Namun akibat praktik pemotongan itu, kerugian negara ditaksir mencapai Rp26,32 miliar. Nilai pasti masih menunggu hasil audit lembaga berwenang.
“Uang yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki rumah warga miskin justru dikorupsi melalui mekanisme pemotongan yang terstruktur. Ini bukan sekadar penyimpangan administratif, tapi sudah masuk kategori kejahatan terorganisir,” kata Wagiyo menegaskan.
Penetapan keempat tersangka tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kejati Jatim Nomor Print-140 hingga Print-143/M.5/Fd.2/10/2025 tertanggal 14 Oktober 2025. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan, mulai 14 Oktober hingga 2 November 2025, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-2029 hingga Print-2032/M.5/Fd.2/10/2025.
Kejati Jatim juga membuka kemungkinan akan ada tersangka lain, mengingat skema penyaluran dana BSPS melibatkan banyak pihak di tingkat kabupaten maupun desa.
“Kami masih mendalami peran pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati hasil dari potongan dana bantuan ini,” imbuh Wagiyo.
Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran program BSPS sejatinya merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, di Kabupaten Sumenep, niat baik itu justru diselewengkan untuk memperkaya segelintir orang.
Wagiyo memastikan, Kejati Jatim berkomitmen menuntaskan perkara tersebut secara transparan dan profesional. “Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Jika ada aktor lain di balik kasus ini, termasuk pejabat di daerah, akan kami kejar,” tegasnya.
Dengan terbongkarnya kasus ini, Kejati Jatim berharap dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana bantuan sosial sekaligus menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak yang berani bermain dengan uang rakyat.
KejatiJatim, KorupsiBSPS, Sumenep, KorupsiDanaBantuan, Hukum, BeritaJatim, NewslineInvestigasi
