SUMENEP, Newsline.id – Dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota Polsek Masalembu terhadap dua warga, Supriyadi dan Mulyadi, memasuki babak baru. Keduanya melalui tim penasihat hukum berencana melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Propam Polresta Sumenep serta mempertimbangkan langkah pidana terhadap anggota yang diduga terlibat.
Rencana pelaporan itu mencuat setelah salah satu anggota kepolisian, Joko Dwi Heri P, S.H., dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep mengakui di bawah sumpah telah memukul Mulyadi sebelum menjalani pemeriksaan.
Pengakuan tersebut menjadi perhatian serius karena kedua warga sebelumnya mengaku mengalami kekerasan fisik dan tekanan psikologis saat menjalani proses penanganan perkara dugaan percobaan pencurian di wilayah hukum Polsek Masalembu.
Mulyadi mengaku dipukul dan dipaksa memberikan pengakuan sesuai keterangan yang telah diketik penyidik. Sementara Supriyadi menyampaikan pengalaman lebih berat. Ia mengaku tangannya diikat pada kursi, wajahnya ditinju hingga mengeluarkan darah, serta lengannya dibakar menggunakan korek api yang dipanaskan.
Bahkan, Supriyadi mengaku mendapat ancaman akan dipukuli sampai meninggal dunia apabila tidak mengakui tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Menurut pengakuannya, tindakan kekerasan tersebut dilakukan seorang anggota berinisial RZ sebelum dirinya diperiksa oleh penyidik pembantu Joko.
Akibat kejadian itu, Supriyadi mengaku mengalami luka pada bagian wajah, termasuk hidung berdarah dan memar di bawah mata sebelah kiri.
Bukan hanya dugaan kekerasan yang menjadi persoalan. Tim penasihat hukum juga menyoroti tahapan penanganan perkara yang dinilai menyisakan sejumlah kejanggalan.
Peristiwa dugaan percobaan pencurian disebut terjadi pada 15 Juli 2026. Namun, laporan polisi baru diterbitkan pada 25 Juli 2026 dengan pelapor Suhaniye dan pihak terlapor masih berstatus orang tidak dikenal (OTK).
Pada tanggal yang sama, perkara langsung dinaikkan ke tahap penyidikan. Surat Perintah Penangkapan diterbitkan dan Supriyadi bersama Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka.
Padahal, berdasarkan dokumen perkara yang dipersoalkan tim penasihat hukum, para saksi pelapor, yakni Suhaniye, Sudarto, dan Supatha, baru menjalani pemeriksaan pada 26 Juli 2026.
Sementara pemeriksaan terhadap Supriyadi dan Mulyadi baru dilakukan pada 27 Juli 2026. Ironisnya, keduanya telah ditangkap pada 25 Juli dan ditahan sehari kemudian.
Urutan waktu tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penyidik mengidentifikasi dan menetapkan keduanya sebagai tersangka ketika laporan polisi masih mencantumkan terlapor OTK.
Tim penasihat hukum juga mempertanyakan apakah telah tersedia minimal dua alat bukti yang sah sebelum penetapan tersangka dilakukan.
Terlebih, dalam keterangan yang terungkap di persidangan, sejumlah saksi disebut tidak mengetahui identitas pelaku. Selain itu, tidak ditemukan rekaman CCTV maupun bukti elektronik yang disebut dapat menghubungkan kedua warga tersebut dengan peristiwa yang dilaporkan.
Persoalan lain muncul terkait barang bukti berupa celurit yang digunakan dalam penanganan perkara tersebut.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, celurit itu disebut bukan milik Supriyadi maupun Mulyadi.
Ketika ditanya mengenai asal-usul barang bukti tersebut, Joko menyampaikan bahwa celurit itu memang sudah berada di kantor polisi.
Keterangan tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul, penguasaan, serta keterkaitan barang bukti dengan perkara yang menjerat kedua warga.
Dugaan pemaksaan pengakuan melalui kekerasan menjadi persoalan serius dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia.
Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia.
Selain itu, Pasal 235 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti. Sementara larangan penggunaan pernyataan yang diperoleh melalui penyiksaan juga ditegaskan dalam Pasal 15 Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 5 Tahun 1998.
Atas dasar itu, tim penasihat hukum menilai keterangan dalam BAP yang diduga diperoleh melalui pemukulan, ancaman, dan pemaksaan harus diuji secara objektif dalam proses persidangan.
Mereka mendesak agar Propam Polresta Sumenep menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut secara profesional dan transparan, termasuk memeriksa seluruh anggota yang disebut dalam pengakuan kedua warga.
Sulaisi, yang turut menyoroti persoalan tersebut, menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh dibangun melalui intimidasi maupun kekerasan.
“Jangan sampai seseorang ditetapkan sebagai pelaku terlebih dahulu, kemudian dipaksa mengakui perbuatannya agar konstruksi penyidikan terlihat benar. Pengakuan yang lahir dari ketakutan bukanlah ukuran kebenaran. Hukum tidak boleh berdiri di atas kekerasan,” kata Sulaisi kepada jurnalis.
Menurutnya, kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai aturan hukum dan tetap menghormati hak setiap warga negara.
Rencana pelaporan ke Propam kini menjadi langkah yang akan ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan tindakan kekerasan tersebut.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi Polri dalam memastikan proses penyidikan berjalan profesional. Sebab, tugas aparat penegak hukum bukan memaksa seseorang mengaku, melainkan membuktikan suatu perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
