SUMENEP, Newsline.id – Dugaan belum lengkapnya perizinan usaha Tiga Angels Seafood/Ikan Laut yang berlokasi di Desa Pangarangan, Dusun Rampak, Kabupaten Sumenep, menjadi sorotan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep didesak turun tangan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap legalitas dan kepatuhan usaha tersebut.
Desakan itu mencuat setelah muncul perbedaan keterangan antara pemerintah desa dan pemilik usaha mengenai proses perizinan. Pemerintah desa setempat mengaku tidak mengetahui adanya pengurusan izin melalui desa, sementara pemilik usaha menyampaikan bahwa dirinya telah meminta izin kepada ketua RT setempat.
Perbedaan keterangan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung oleh instansi berwenang guna memastikan apakah kegiatan usaha Tiga Angels Seafood telah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
Sebagai aparat penegak peraturan daerah (Perda), Satpol PP Kabupaten Sumenep diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Pengecekan lapangan diperlukan untuk mengetahui kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku, termasuk apabila terdapat indikasi pelanggaran yang menjadi kewenangannya.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, Satpol PP perlu melakukan penelusuran dan mengambil langkah sesuai prosedur serta kewenangan hukum yang dimiliki. Penindakan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukan sekadar asumsi atau informasi yang belum terverifikasi.
Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep juga perlu memastikan apakah kegiatan usaha tersebut telah memenuhi kewajiban dokumen atau persetujuan lingkungan sesuai skala dan karakteristik kegiatannya.
Aspek pengelolaan limbah, potensi bau, asap, serta dampak aktivitas usaha terhadap lingkungan permukiman warga juga perlu diperiksa apabila terdapat indikasi yang mengarah pada persoalan lingkungan.
Persetujuan dari ketua RT atau lingkungan sekitar pada prinsipnya tidak otomatis menggantikan perizinan berusaha maupun kewajiban lingkungan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, status legalitas Tiga Angels Seafood perlu dipastikan secara terbuka melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Langkah tersebut penting agar tidak muncul kesimpulan sepihak yang berpotensi merugikan pemilik usaha maupun masyarakat.
Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan ketentuan tata ruang dan persyaratan teknis lain yang relevan, apabila memang diwajibkan.
Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa kegiatan usaha di kawasan permukiman berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan lingkungan sekitar.
Oleh sebab itu, Satpol PP dan DLH Kabupaten Sumenep diharapkan segera memberikan penjelasan mengenai langkah pengawasan yang akan dilakukan terhadap usaha Tiga Angels Seafood tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Satpol PP maupun DLH Kabupaten Sumenep mengenai status perizinan dan hasil pemeriksaan terhadap usaha tersebut.
Redaksi Newsline.id tetap membuka ruang klarifikasi kepada pemilik Tiga Angels Seafood, Satpol PP, DLH, serta instansi terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai legalitas usaha, kewajiban lingkungan, dan langkah pengawasan yang telah dilakukan.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah. Jangan sampai dugaan pelanggaran hanya menjadi bahan pemberitaan tanpa tindak lanjut dan kepastian hukum.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
