SURABAYA, Newsline.id– Lembaga Pusat Kajian Keseimbangan Pemerintah (LPKKP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Jumat (13/2/2026). Aksi tersebut dipicu dugaan adanya perubahan spesifikasi teknis dalam paket pengadaan ternak sapi dan kambing Tahun Anggaran 2025 yang dinilai tidak transparan.
Dalam aksi yang berlangsung sekitar dua jam itu, massa membawa poster tuntutan dan berorasi secara bergantian. Mereka mempertanyakan kebijakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disebut-sebut menambahkan parameter baru dalam spesifikasi teknis ternak, seperti ukuran panjang badan dan lingkar dada.
Koordinator aksi, Maftuh, menyatakan bahwa penambahan parameter tersebut tidak pernah muncul dalam dokumen pengadaan pada tahun anggaran sebelumnya.
“Kami menemukan adanya perbedaan standar teknis dibandingkan tahun lalu. Ini bukan perubahan kecil, tetapi menyangkut kualitas dan klasifikasi ternak yang tentu berdampak pada harga,” ujar Maftuh dalam orasinya.
Menurutnya, jika standar kualitas dinaikkan, semestinya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mengalami penyesuaian secara wajar. Namun, berdasarkan kajian internal LPKKP, perubahan spesifikasi itu tidak diikuti lonjakan nilai HPS yang signifikan.
“Logikanya sederhana, kalau kualitas naik maka harga pasar juga naik. Kalau HPS tidak berubah secara rasional, maka wajar publik bertanya,” katanya.
LPKKP mengaku telah membandingkan dokumen pengadaan tahun 2025 dengan dokumen tahun sebelumnya. Dari hasil pembacaan tersebut, mereka menilai ada inkonsistensi yang berpotensi membuka ruang spekulasi harga.
Maftuh menegaskan, pihaknya tidak ingin berspekulasi, tetapi meminta klarifikasi terbuka dari dinas terkait.
“Kami datang untuk meminta penjelasan. Jika memang sudah sesuai aturan, jelaskan kepada publik secara transparan. Jangan biarkan isu ini berkembang liar,” ujarnya.
Dalam aksi itu, massa juga meminta Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) menemui perwakilan demonstran. Namun hingga aksi berakhir, tidak ada pejabat yang memberikan pernyataan langsung.
Ketiadaan respons tersebut dinilai LPKKP sebagai bentuk kurangnya keterbukaan.
“Transparansi adalah kewajiban penyelenggara negara. Kalau tidak ada yang disembunyikan, mestinya tidak sulit untuk berdialog,” kata Maftuh.
Selain menuntut klarifikasi, LPKKP juga mendesak Inspektorat Provinsi Jawa Timur melakukan audit internal terhadap proses pengadaan ternak tersebut. Mereka menilai pengawasan perlu diperkuat sejak dini guna mencegah potensi kerugian negara.
“Kami mendorong audit menyeluruh. Ini menyangkut anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari uang rakyat,” tegasnya.
Tak hanya itu, LPKKP menyatakan siap membawa temuan awal mereka ke aparat penegak hukum jika tidak ada respons resmi dalam waktu dekat. Langkah itu, menurut Maftuh, dilakukan demi menjaga akuntabilitas tata kelola anggaran.
Di penghujung aksi, Maftuh juga menyinggung persoalan yang lebih luas terkait tata kelola hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia meminta agar seluruh proses penggunaan anggaran, termasuk hibah dan pokok-pokok pikiran (pokir), dibuka secara transparan kepada publik.
“Kami ingin tata kelola yang bersih dan akuntabel. Jangan sampai program yang seharusnya membantu peternak justru menimbulkan persoalan baru,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, pihak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan LPKKP. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat belum mendapat jawaban.
LPKKP memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut dan membuka ruang dialog apabila pemerintah daerah bersedia memberikan penjelasan secara terbuka.
“Ini bukan soal menyerang institusi, tetapi soal menjaga uang rakyat. Kami berharap ada respons secepatnya,” pungkas Maftuh.
Penulis : Red
Editor : MTAB
