SUMENEP, Newsline.id – Ikatan Mahasiswa Independen (IMI) menggelar aksi demonstrasi di Universitas PGRI Sumenep, Rabu (14/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak evaluasi terhadap Satuan Tugas (Satgas) kampus yang menangani laporan dugaan kekerasan seksual sekaligus menuntut transparansi pengelolaan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
Aksi itu menjadi bentuk kritik mahasiswa terhadap tata kelola kampus yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan. IMI menilai, tuntutan terkait perlindungan mahasiswa dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak universitas.
Koordinator Lapangan (Korlap) I, Mohammad Hanafi, menyoroti belum adanya kejelasan yang dinilai memadai terkait penanganan dua laporan dugaan kekerasan seksual. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keseriusan Satgas dalam menjalankan tugasnya.
IMI pun mendesak agar kinerja Satgas dievaluasi. Bahkan, mahasiswa meminta pembubaran atau pergantian kepengurusan apabila satuan tugas tersebut dinilai tidak mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal.
Desakan itu, menurut IMI, bukan tanpa alasan. Penanganan laporan dugaan kekerasan seksual membutuhkan keseriusan, profesionalitas, serta prosedur yang menjamin perlindungan terhadap pihak yang melapor.
Dalam merespons tuntutan tersebut, Ketua Satgas Universitas PGRI Sumenep meminta waktu untuk menindaklanjuti laporan yang menjadi sorotan mahasiswa. Ia juga menyatakan kesediaannya bertanggung jawab apabila penanganan yang dilakukan tidak memberikan kejelasan.
“Kalau tidak ada kejelasan dari kami, maka saya siap mundur dari jabatan saya sebagai Satgas,” ujar Ketua Satgas saat aksi berlangsung.
Pernyataan tersebut menjadi respons penting dalam demonstrasi. Namun, IMI masih mengharapkan tindak lanjut yang terukur, termasuk kejelasan perkembangan penanganan kedua laporan tersebut.
Sorotan mahasiswa diarahkan pada kinerja dan akuntabilitas Satgas, bukan tuduhan bahwa lembaga tersebut merupakan pelaku kekerasan seksual. Identitas pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan juga harus tetap dijaga selama proses penanganan berlangsung.
Persoalan lain yang diangkat dalam demonstrasi adalah transparansi penyelenggaraan PKKMB. Korlap II, Faishal Ridho, mempertanyakan pertanggungjawaban ketua pelaksana serta integritas pengelolaan kegiatan yang melibatkan mahasiswa baru tersebut.
IMI mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara keterangan mengenai pengelolaan dana PKKMB dengan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan. Mahasiswa meminta pihak kampus memberikan ruang klarifikasi sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran kegiatan.
Meski demikian, dugaan tersebut masih perlu diuji melalui dokumen anggaran, bukti transaksi, laporan pertanggungjawaban, serta keterangan pihak yang berwenang. Belum terdapat kesimpulan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut.
IMI menilai, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk menjawab pertanyaan mahasiswa. Setiap penggunaan anggaran kegiatan kampus, menurut mereka, harus dapat dijelaskan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
PKKMB sendiri merupakan kegiatan pengenalan lingkungan kampus bagi mahasiswa baru. Karena itu, penyelenggaraannya diharapkan tidak hanya berjalan tertib, tetapi juga menjunjung prinsip akuntabilitas dan integritas.
Dalam aksi tersebut, IMI menyatakan bahwa dari sejumlah tuntutan yang disampaikan, hanya satu yang memperoleh jawaban dari pihak kampus. Sementara tuntutan lainnya dinilai belum mendapatkan respons yang memberikan kepastian.
Permintaan waktu dari Ketua Satgas untuk menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan seksual menjadi salah satu jawaban yang diterima mahasiswa. Namun, IMI menegaskan bahwa komitmen tersebut perlu dibuktikan melalui langkah nyata, bukan berhenti pada pernyataan saat demonstrasi.
Mahasiswa juga meminta pimpinan Universitas PGRI Sumenep memberikan perhatian terhadap persoalan PKKMB, terutama menyangkut keterbukaan pengelolaan anggaran dan kejelasan pertanggungjawaban kegiatan.
Bagi IMI, kedua persoalan tersebut menyangkut kepercayaan mahasiswa terhadap institusi pendidikan. Penanganan laporan dugaan kekerasan seksual berkaitan dengan perlindungan dan rasa aman mahasiswa, sedangkan transparansi PKKMB berhubungan dengan tata kelola kegiatan kampus.
IMI mendesak pihak universitas menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Aksi demonstrasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap kritik mahasiswa perlu direspons secara serius. Kejelasan penanganan laporan, evaluasi kinerja Satgas, serta pemeriksaan terhadap dugaan ketidaksesuaian pengelolaan dana PKKMB diharapkan menjadi langkah konkret untuk menjawab persoalan yang berkembang.
Hingga informasi ini disusun, tuntutan mahasiswa masih membutuhkan tindak lanjut lebih jauh. Klarifikasi dari pimpinan universitas dan pihak-pihak terkait diperlukan agar seluruh persoalan dapat dinilai berdasarkan fakta, dokumen, dan prosedur yang berlaku.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
