SUMENEP, Newsline.id — Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2024 di Desa Karangbudi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, menuai tanda tanya. Bantuan senilai Rp130 juta yang diperuntukkan bagi 45 keluarga penerima manfaat (KPM) diduga belum sepenuhnya dirasakan oleh warga sasaran.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, bantuan tersebut seharusnya diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang kebutuhan, dengan nilai bantuan sebesar Rp2,5 juta untuk setiap KPM.
Program ini merupakan bagian dari skema pemberdayaan masyarakat dan desa yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Namun hingga awal Desember 2025, kejelasan terkait daftar penerima bantuan belum juga diperoleh.
Kepala Desa Karangbudi, Roni, disebut tidak memberikan tanggapan ketika dimintai klarifikasi mengenai nama-nama 45 warga penerima bantuan, meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan sejak 3 Desember 2025.
Padahal, dana BKK tersebut telah melalui proses verifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebelum disalurkan ke Kabupaten Sumenep. Dengan mekanisme tersebut, transparansi dan ketepatan sasaran menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program.
Sejumlah pihak menilai, sikap tertutup pemerintah desa berpotensi menimbulkan kecurigaan publik terhadap realisasi bantuan. Apalagi, bantuan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga rentan ini dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Karangbudi terkait progres penyaluran maupun bukti distribusi bantuan kepada 45 KPM dimaksud. Masyarakat berharap instansi terkait segera turun tangan untuk memastikan dana BKK tersebut benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.
Penulis : T2
Editor : R IE Q
