PAMEKASAN, Newsline.id – Dugaan keterlibatan H. Yaqub dalam bisnis rokok ilegal merek Surya 20 dan HYS Gold di Kabupaten Pamekasan terus menjadi perhatian publik. Namun, yang lebih memprihatinkan, aparat penegak hukum dan instansi terkait seperti Bea Cukai Madura serta Koordinator Penegakan Peredaran Rokok Ilegal (Purbaya) dinilai justru tidak menunjukkan ketegasan.
Padahal, laporan masyarakat mengenai gudang produksi di Kecamatan Larangan sudah berulang kali mencuat ke permukaan. Aktivitas keluar-masuk kendaraan boks, pengiriman menggunakan jalur darat hingga pengepakan malam hari seolah menjadi pemandangan biasa tanpa ada tindakan berarti dari pihak berwenang.
“Kalau Bea Cukai Madura dan tim Purbaya benar-benar serius, gudang itu seharusnya sudah digerebek sejak lama. Tapi sampai sekarang, yang kelihatan justru diamnya aparat,” ujar Hasan, warga Larangan.
Menurut pantauan lapangan, keberadaan tim Purbaya yang semestinya menjadi ujung tombak pemberantasan rokok ilegal belakangan hanya aktif di kegiatan sosialisasi. Spanduk “Gempur Rokok Ilegal” bertebaran di jalan-jalan besar, tetapi praktik di lapangan nihil penindakan nyata.
“Yang mereka lakukan cuma tempel spanduk dan bagi brosur. Tapi gudang produksi rokok ilegal di depan mata tidak digubris,” sindir Rahmad, aktivis mahasiswa asal Pamekasan.
Rahmad menilai, pembiaran yang dilakukan Bea Cukai dan Purbaya mencerminkan lemahnya komitmen dalam melindungi penerimaan negara dari sektor cukai. Padahal, menurut data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kebocoran penerimaan negara dari rokok ilegal di Jawa Timur bisa mencapai triliunan rupiah per tahun.
“Bayangkan, negara dirugikan, petani tembakau tertekan, pabrik resmi kalah saing, tapi aparatnya diam. Ini bukan sekadar kelalaian, ini sudah bentuk ketidakseriusan,” tegasnya.
Sikap diam Bea Cukai Madura terhadap kasus ini menimbulkan tanda tanya besar. Lembaga yang semestinya menjadi garda terdepan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal justru terlihat seperti kehilangan taring.
Bahkan, beberapa warga menduga, Bea Cukai Madura dan oknum aparat di lapangan sengaja “tutup mata” terhadap bisnis rokok ilegal milik H. Yaqub karena adanya hubungan khusus dan permainan uang di balik layar.
“Kalau mau jujur, gudang itu tidak mungkin bisa beroperasi tanpa restu orang dalam. Setiap malam ada truk keluar masuk, tidak mungkin tidak diketahui aparat,” ungkap sumber internal yang enggan disebutkan namanya.
Ia juga menambahkan, praktik seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tapi sudah mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. “Masyarakat jadi apatis. Percuma lapor kalau yang dilapor justru punya jaringan ke dalam,” lanjutnya.
Publik kini menuntut Bea Cukai Madura dan tim Purbaya untuk membuktikan bahwa mereka masih bekerja untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan kelompok.
“Kalau hanya pamer spanduk dan bikin acara sosialisasi, itu tidak ada artinya. Yang dibutuhkan itu keberanian menindak. Jangan pilih-pilih target hanya pedagang kecil,” tegas Hasyim, aktivis muda yang sebelumnya juga menyoroti kasus ini.
Hasyim menilai, Bea Cukai Madura sering kali hanya menargetkan warung kecil atau pedagang eceran dengan dalih penegakan hukum, padahal yang menjadi akar masalah adalah gudang besar seperti milik H. Yaqub yang tak tersentuh.
“Kalau mau bersih, mulai dari yang besar. Jangan penjual eceran di pinggir jalan yang ditangkapi, sementara pemilik gudang besar dibiarkan jalan terus. Itu namanya tebang pilih,” katanya.
Dengan lemahnya pengawasan, Kabupaten Pamekasan kini nyaris menjadi surga bagi peredaran rokok ilegal. Produk-produk seperti Surya 20, HYS Gold, hingga merek lokal tanpa pita cukai lainnya dijual bebas di pasar dan warung kecil dengan harga miring.
Ironisnya, hampir tidak ada aksi nyata dari aparat meski laporan masyarakat terus berdatangan. Padahal, keberadaan rokok ilegal tidak hanya mengancam ekonomi negara, tapi juga merusak persaingan usaha antarindustri tembakau yang legal.
“Kalau begini terus, Pamekasan bisa jadi pusat rokok ilegal Jawa Timur. Dan semua itu terjadi karena lemahnya pengawasan Bea Cukai Madura dan Purbaya,” ujar Rahmad menegaskan.
Melihat kondisi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis mendesak adanya investigasi independen terhadap kinerja Bea Cukai Madura dan Purbaya. Mereka menilai, dugaan kongkalikong antara pengusaha rokok ilegal dan aparat harus diusut tuntas.
“Jangan biarkan Pamekasan jadi ladang uang kotor. Pemerintah pusat harus turun tangan, bentuk tim independen untuk periksa pejabat Bea Cukai dan Purbaya Madura,” pinta Hasyim.
Kasus dugaan bisnis rokok ilegal H. Yaqub menjadi ujian moral bagi Bea Cukai Madura dan Purbaya. Apakah mereka benar-benar bekerja demi negara, atau sekadar menjaga kepentingan oknum?
Selama gudang rokok ilegal di Larangan masih beroperasi, publik akan terus menilai bahwa aparat penegak hukum di Madura lebih sibuk menjaga citra daripada menegakkan keadilan.
“Negara tidak butuh spanduk bertuliskan ‘Gempur Rokok Ilegal’. Yang dibutuhkan rakyat adalah bukti nyata bahwa hukum benar-benar ditegakkan, tanpa pandang bulu,” pungkas Hasyim.
