SUMENEP, Newsline.id – Rencana Pemerintah Kabupaten Sumenep menerapkan sistem electronic voting (e-voting) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Sumenep.
AWDI menilai penerapan teknologi dalam proses pemilihan kepala desa tidak cukup hanya dilihat sebagai bentuk modernisasi. Pemerintah perlu memastikan sistem tersebut benar-benar siap digunakan dan mampu menjamin hak pilih masyarakat di seluruh desa.
Ketua DPC AWDI Sumenep, Rakib, mengatakan pihaknya tidak menolak penggunaan e-voting. Namun, sebelum diterapkan secara menyeluruh, pemerintah dinilai perlu menjelaskan alasan dan kebutuhan yang menjadi dasar kebijakan tersebut.
“Yang menjadi pertanyaan kami adalah urgensinya. Apa persoalan dalam Pilkades yang hendak diselesaikan melalui e-voting dan apakah seluruh perangkat pendukungnya sudah siap?” kata Rakib.
Menurutnya, kondisi setiap desa di Kabupaten Sumenep tidak sepenuhnya sama. Perbedaan geografis, ketersediaan jaringan, kemampuan sumber daya manusia, hingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi perlu menjadi pertimbangan sebelum sistem tersebut diberlakukan.
Rakib menilai persoalan teknis juga tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah harus memiliki skenario yang jelas apabila pada hari pemungutan suara terjadi gangguan jaringan, perangkat mengalami kerusakan, sistem mengalami kendala, atau terdapat warga yang kesulitan menggunakan perangkat e-voting.
“Jangan sampai ketika terjadi gangguan, panitia justru kebingungan menentukan langkah. Harus ada prosedur yang jelas sejak awal,” ujarnya.
Selain kesiapan teknis, AWDI juga menyoroti persoalan keamanan dan keterbukaan sistem. Menurut Rakib, masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai mengenai bagaimana suara disimpan, diamankan, dihitung, serta diverifikasi.
Hal tersebut penting agar proses pemungutan suara tetap memiliki tingkat kepercayaan publik, terutama karena Pilkades bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa.
“Publik perlu tahu bagaimana sistem tersebut bekerja, bagaimana keamanan datanya, siapa yang mengawasi, dan bagaimana suara bisa diverifikasi. Transparansi sistem menjadi bagian penting dari kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
AWDI juga meminta Pemkab Sumenep tidak hanya menjadikan efisiensi sebagai alasan penerapan e-voting. Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka target yang ingin dicapai, termasuk apakah berkaitan dengan efisiensi anggaran, percepatan penghitungan suara, pengurangan kesalahan administrasi, atau tujuan lainnya.
Menurut Rakib, kejelasan indikator tersebut diperlukan agar penerapan e-voting dapat dievaluasi secara objektif setelah pelaksanaan Pilkades.
“Kalau tujuannya efisiensi, harus jelas efisiensi seperti apa. Kalau untuk mempercepat penghitungan, harus ada ukuran keberhasilannya. Dengan begitu masyarakat bisa menilai manfaat kebijakan tersebut,” katanya.
AWDI turut mendorong adanya uji coba sebelum sistem diterapkan pada Pilkades serentak. Uji coba dinilai dapat menjadi sarana untuk mengetahui kendala teknis sekaligus mengukur kemampuan panitia dan masyarakat dalam menggunakan sistem.
Selain itu, sosialisasi juga dinilai perlu dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara agar masyarakat tidak menghadapi sistem baru secara mendadak.
“Kalau memang akan diterapkan, masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengenal dan mencoba sistemnya. Jangan sampai sosialisasi baru dilakukan ketika tahapan Pilkades sudah berjalan,” tambah Rakib.
AWDI juga meminta Pemkab melibatkan pemerintah desa, panitia Pilkades, tokoh masyarakat, akademisi, kelompok masyarakat sipil, serta media dalam proses kajian dan sosialisasi.
Bagi AWDI, penerapan teknologi dalam Pilkades bukan semata persoalan mengganti surat suara dengan perangkat elektronik. Lebih dari itu, sistem tersebut harus mampu menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, keamanan, serta kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
“Teknologi hanyalah alat. Yang paling penting adalah hak pilih masyarakat tetap terlindungi dan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Rakib.
Karena itu, AWDI Sumenep berharap Pemkab melakukan kajian secara menyeluruh sebelum menetapkan e-voting sebagai sistem yang digunakan dalam Pilkades 2027.
Kajian tersebut diharapkan mencakup aspek teknis, sosial, keamanan, pembiayaan, kesiapan sumber daya manusia, mekanisme pengawasan, hingga prosedur penanganan apabila terjadi gangguan pada saat pemungutan suara.
“Jangan sampai perdebatan hanya soal e-voting atau manual. Yang lebih penting adalah memastikan sistem yang dipilih benar-benar siap dan mampu menjamin masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan aman, mudah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Rakib.
Penulis : Red
Editor : Moch Thoriqil Akmal
