SURABAYA, Newsline.id – Peringatan Hari Sumpah Pemuda di lingkungan Polda Jawa Timur menuai kritik dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur. Kegiatan yang dinilai lebih menonjolkan hiburan tersebut dipertanyakan karena dianggap belum mencerminkan semangat perjuangan dan daya kritis generasi muda.
Kritik itu disampaikan M. Shohir, Ketua Badko HMI Jatim Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP). Ia menyoroti perbedaan suasana antara gerakan pemuda di Jakarta yang menyampaikan aspirasi melalui aksi di jalanan dengan peringatan Sumpah Pemuda di lingkungan Polda Jatim yang menurutnya justru lebih menonjolkan kegiatan hiburan.
“Di saat pemuda di ibu kota Jakarta turun ke jalan menyuarakan aspirasi dan substansi kebangsaan, Polda Jawa Timur justru menyuguhkan hiburan seremonial yang berpotensi mengikis nilai moral pemuda dan santri,” ujar Shohir.
Menurutnya, Hari Sumpah Pemuda seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran kebangsaan, membangun tradisi intelektual, serta membuka ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan dan kritik terhadap berbagai persoalan publik.
Ia menilai peringatan bersejarah tersebut tidak cukup hanya ditandai dengan kegiatan seremonial. Lebih dari itu, diperlukan agenda yang mampu mendorong keterlibatan pemuda dalam diskusi kebangsaan, penguatan kepemimpinan, dan gerakan sosial yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Shohir juga mengkritik sesi hiburan berupa goyang-goyang dengan lagu yang menurutnya tidak mencerminkan nilai religi. Ia khawatir kegiatan semacam itu mengaburkan pesan moral yang selama ini ditanamkan oleh para ulama, kiai, dan tokoh agama di Jawa Timur.
“Sesi goyang-goyang dengan lagu yang tidak bernuansa religi sangat berpotensi merusak fondasi nilai moralitas yang sudah ditanamkan oleh ulama, kiai, dan tokoh agama di Jawa Timur,” tegasnya.
Bagi Shohir, persoalannya bukan semata-mata keberadaan hiburan dalam sebuah acara. Ia menilai hal yang perlu dipertanyakan adalah proporsi kegiatan tersebut dan sejauh mana rangkaian acara mampu merepresentasikan nilai historis Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kebangkitan kesadaran nasional.
Ia berpandangan, institusi kepolisian juga memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan kegiatan yang edukatif dan memberi contoh positif bagi generasi muda. Peringatan Sumpah Pemuda, menurutnya, dapat menjadi ruang untuk mempertemukan mahasiswa, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan aparat dalam dialog terbuka mengenai persoalan bangsa.
Semangat berpikir kritis tersebut dapat dikaitkan dengan pemikiran Tan Malaka dalam Madilog dan Aksi Massa, yang kerap dijadikan bahan refleksi mengenai rasionalitas, kesadaran sosial, serta peran kolektif dalam mendorong perubahan.
Dalam konteks itu, pemuda diharapkan tidak hanya hadir sebagai peserta kegiatan, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Secara konstitusional, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menjadi salah satu landasan mengenai peran strategis pemuda dalam pembangunan nasional.
Shohir menegaskan, peringatan Sumpah Pemuda perlu diarahkan kembali pada penguatan gagasan, kepemimpinan, dan tindakan nyata. Menurutnya, kemeriahan sebuah acara tidak seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan peringatan hari bersejarah tersebut.
“Peringatan Hari Sumpah Pemuda seharusnya dikembalikan pada ruh aslinya: wadah konsolidasi ide, penguatan kepemimpinan, dan dorongan aksi nyata untuk kemajuan bangsa, bukan sekadar acara seremonial dan panggung hiburan yang mendegradasi moralitas santri dan kesadaran kritis pemuda,” ujarnya.
Kritik Badko HMI Jatim tersebut menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara agar peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak berhenti pada kemeriahan acara, tetapi juga menghadirkan nilai edukasi, refleksi kebangsaan, dan ruang partisipasi bagi generasi muda.
Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari Polda Jawa Timur mengenai kritik tersebut belum dicantumkan. Klarifikasi dari pihak kepolisian diperlukan agar masyarakat memperoleh penjelasan mengenai konsep, tujuan, dan pertimbangan penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
