SUMENEP, Newsline.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep merancang belanja daerah sebesar Rp2,26 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Di sisi lain, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,12 triliun, sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp140,23 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Besarnya alokasi belanja tersebut diharapkan mampu menopang pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sumenep atas keterlibatan dan masukan yang diberikan selama pembahasan rancangan APBD 2027.
Menurutnya, kerja sama antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam menyusun kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap program perlu direncanakan secara terarah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Bupati Fauzi.
Ia menegaskan, perencanaan anggaran tidak cukup hanya berorientasi pada besarnya alokasi dana. Setiap program yang disusun harus memiliki tujuan jelas, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dinilai perlu dilakukan secara konsisten untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
“Kolaborasi pemerintah daerah dan DPRD sangat penting untuk menyempurnakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Tujuannya agar program pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran,” tegasnya.
Fauzi juga menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak semata-mata ditentukan oleh nominal anggaran yang tersedia, melainkan sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia berharap APBD 2027 mampu memperkuat pelayanan publik, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Sumenep.
Dalam penyusunannya, rancangan APBD 2027 turut mempertimbangkan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD, termasuk kebijakan transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Dengan proyeksi belanja Rp2,26 triliun dan pendapatan Rp2,12 triliun, pengelolaan pembiayaan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga pelaksanaan anggaran tetap sesuai perencanaan.
Publik pun diharapkan dapat merasakan manfaat dari setiap kebijakan belanja yang ditetapkan, sehingga anggaran daerah tidak hanya terserap dalam berbagai program, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang terukur dan berdampak bagi masyarakat.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
