PAMEKASAN, Newsline.id – Puluhan ulama mendatangi Peringgitan Dalam Pendopo Bupati Pamekasan, Jumat (30/10/2026) sore. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi sekaligus berdialog mengenai keberadaan sejumlah tempat hiburan dan penginapan yang dinilai perlu mendapat pengawasan serius dari pemerintah daerah.
Salah satu poin utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah tuntutan agar enam tempat karaoke yang sebelumnya disegel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Pamekasan pada Sabtu (17/10/2026) malam, tidak kembali beroperasi.
Perwakilan ulama, KH Abdul Azis, menegaskan bahwa penyegelan tersebut harus menjadi langkah permanen, bukan sekadar tindakan sementara yang sewaktu-waktu dapat dicabut.
Menurutnya, penutupan enam tempat karaoke itu merupakan bagian dari komitmen bersama yang telah disepakati sebelumnya. Karena itu, pemerintah daerah diminta konsisten menjalankan kesepakatan tersebut.
“Alhamdulillah di Pamekasan tempat yang biasa melanggar sudah ditutup. Kami meminta agar penutupan itu secara permanen,” ungkap KH Abdul Azis.
Ia bahkan menegaskan, apabila tempat-tempat tersebut kembali dibuka, aparat penegak hukum harus mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Penutupan permanen artinya ditutup seterusnya. Jika dibuka, wajib diproses hukum oleh aparat,” tegasnya.
Tak hanya menyangkut tempat karaoke, para ulama juga menyoroti keberadaan rumah kos, hotel, hingga tempat biliar. Mereka meminta pemerintah dan aparat terkait tidak hanya berfokus pada tempat hiburan yang telah disegel, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap lokasi lain yang berpotensi melanggar aturan.
KH Abdul Azis menyebut, terdapat tambahan laporan dari masyarakat mengenai sejumlah tempat yang dicurigai perlu diperiksa oleh pihak berwenang.
Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Pamekasan, Munapik, menyambut positif dukungan para ulama terhadap upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda).
Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penegakan aturan, termasuk pemantauan terhadap tempat-tempat yang sebelumnya disegel agar tidak kembali beroperasi di luar ketentuan.
“Kami sudah melakukan penegakan peraturan. Kami juga telah melakukan pemantauan pada segel tersebut sebagaimana aturan,” paparnya.
Terkait sorotan terhadap rumah kos, hotel, dan tempat biliar, Munapik memastikan pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan di lapangan.
Ia juga mengimbau para pemilik usaha penginapan agar menjalankan aktivitas usahanya sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memperhatikan identitas dan status pengunjung.
“Jika anak sekolah, menggunakan seragam terutama, agar tidak diizinkan memesan kamar,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut menjadi pengingat bahwa penegakan Perda tidak cukup berhenti pada penyegelan. Konsistensi pengawasan dan tindak lanjut di lapangan menjadi kunci agar aturan benar-benar dijalankan, sekaligus menjawab keresahan masyarakat Pamekasan.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
