SUMENEP, Newsline.id – Persoalan pembagian harta peninggalan almarhum Sulaiman kembali bergulir ke ranah hukum. Ayub, anak almarhum dari istri pertama, bersama Zainuddin dan didampingi kuasa hukum Kurniadi, S.H., melaporkan Sayyidah serta seorang berinisial M yang disebut sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kesyahbandaran ke Polresta Sumenep, Kamis (29/10/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggelapan sejumlah aset yang diklaim sebagai bagian dari harta peninggalan almarhum, mulai dari rumah, uang hasil usaha, hingga material toko bangunan. Selain itu, terdapat pula dugaan pemalsuan tanda tangan dan keterangan tertulis yang turut dipersoalkan pelapor.
Langkah hukum tersebut muncul di tengah persoalan lain terkait dugaan penggelapan kapal milik almarhum Sulaiman, dengan H. Abdul Kadir sebagai pihak yang dilaporkan dalam perkara tersebut.
Kuasa hukum Kurniadi, S.H., menjelaskan bahwa pada hari yang sama dirinya menjalankan dua agenda hukum berbeda, yakni mendampingi H. Abdul Kadir dalam proses pemeriksaan serta mendampingi Ayub dan Zainuddin untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang mereka persoalkan.
Menurut Kurniadi, kedua persoalan itu berkaitan dengan aset peninggalan almarhum yang dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh agar tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai kepemilikan maupun hak para ahli waris.
Kurniadi mengungkapkan, usaha toko material bangunan milik almarhum Sulaiman telah dirintis sejak pernikahan dengan istri pertama. Setelah perceraian, usaha tersebut disebut tetap berjalan dan dikelola bersama Sayyidah, yang merupakan istri kedua almarhum.
Namun, setelah Sulaiman meninggal dunia, pihak pelapor mempertanyakan keberadaan uang hasil penjualan serta material bangunan yang sebelumnya tersedia di toko tersebut.
Persoalan lain yang turut disorot ialah adanya utang usaha yang menurut keterangan kuasa hukum masih perlu diperjelas penyelesaian dan pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.
“Siapa yang bertanggung jawab atas uang hasil penjualan dan siapa yang membayar utang toko yang tercatat tersebut?” ujar Kurniadi saat menjelaskan pokok persoalan yang dipersoalkan kliennya.
Ia menilai, penelusuran terhadap catatan transaksi, persediaan barang, serta kewajiban usaha diperlukan untuk mengetahui secara jelas kondisi aset dan tanggungan yang ditinggalkan almarhum.
Selain usaha toko bangunan, keberadaan rumah di Kecamatan Batuputih juga menjadi bagian dari persoalan yang disampaikan pihak pelapor.
Kurniadi menyebut rumah tersebut dibangun oleh almarhum Sulaiman. Karena itu, pihaknya meminta agar status kepemilikan dan asal-usul aset tersebut diperjelas, termasuk apakah rumah itu merupakan bagian dari harta peninggalan yang harus diperhitungkan dalam pembagian warisan.
“Menurut kami, rumah tersebut belum pernah diperhitungkan sebagai bagian dari harta peninggalan,” ungkapnya.
Meski demikian, status rumah tersebut tetap perlu ditelusuri melalui dokumen kepemilikan, asal-usul perolehan, serta ketentuan hukum waris yang berlaku.
Kurniadi juga mempertanyakan penanganan persoalan kapal yang disebut sebagai aset peninggalan almarhum, sementara pihaknya menilai masih terdapat aset lain yang perlu mendapat kejelasan.
Persoalan lain muncul dari surat pernyataan yang menurut pihak pelapor diduga memuat keterangan mengenai H. Abdul Kadir sebagai pihak yang menjual kapal milik almarhum Sulaiman.
Zainuddin mempersoalkan surat tersebut dan melaporkan M atas dugaan pemalsuan tanda tangan dan keterangan tertulis. Berdasarkan penjelasan Kurniadi, kliennya mengaku tidak memahami isi surat secara saksama ketika diminta membubuhkan tanda tangan.
Kurniadi menyampaikan, Zainuddin baru menyadari adanya persoalan setelah mendapat teguran dari putranya agar membaca kembali dokumen yang telah ditandatangani.
Setelah itu, Zainuddin disebut mendatangi M untuk meminta penjelasan mengenai surat tersebut.
Pihak pelapor menilai isi dan proses pembuatan surat itu perlu diperiksa untuk memastikan bagaimana dokumen tersebut disusun, apa yang sebenarnya dinyatakan di dalamnya, serta apakah terdapat unsur pelanggaran hukum.
Pelaporan tersebut menjadi langkah pihak Ayub dan Zainuddin untuk meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan permasalahan yang mereka sampaikan. Sejumlah hal yang dipersoalkan mencakup keberadaan aset, pengelolaan hasil usaha, tanggungan utang, serta keabsahan surat pernyataan yang berkaitan dengan kapal almarhum.
Hingga berita ini disusun, uraian mengenai dugaan tindak pidana tersebut masih bersumber dari keterangan pihak pelapor dan kuasa hukumnya. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.
Keterangan dari Sayyidah maupun M terkait laporan tersebut belum tercantum dalam bahan informasi yang diterima redaksi. Karena itu, klarifikasi dari pihak-pihak yang dilaporkan tetap diperlukan agar pemberitaan berimbang dan seluruh pihak memperoleh kesempatan menyampaikan penjelasan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
