SURABAYA, Newsline.id – Jaringan Pemuda dan Aktivis Indonesia (Japai) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim), Kamis (5/11/2026). Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan perkara yang berujung pada penyitaan tanah dan Gedung Graha KAHMI Sumenep.
Dalam aksinya, Japai menyoroti proses hukum yang disebut telah berlangsung hampir enam tahun tanpa kepastian penyelesaian. Mereka menilai penanganan perkara tersebut mengandung dugaan penundaan berlarut-larut (undue delay) yang justru merugikan pihak ketiga, yakni Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Sumenep.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan Japai, perkara tersebut bermula dari Laporan Polisi tertanggal 22 Maret 2021. Namun, perkara baru memasuki tahap penyidikan pada 3 Januari 2024.
Ironisnya, meskipun para tersangka sempat menjalani penahanan, mereka kemudian dibebaskan demi hukum setelah masa penahanan berakhir di tengah proses penyidikan yang belum tuntas.
Di sisi lain, tanah dan bangunan Graha KAHMI Sumenep yang diklaim dibeli secara sah oleh MD KAHMI Sumenep pada 15 Januari 2021 justru disita penyidik Polda Jatim pada 3 Maret 2024.
Japai menilai penyitaan tersebut menimbulkan persoalan serius karena transaksi pembelian aset itu disebut berlangsung sebelum laporan polisi diterbitkan.
Tak hanya itu, Japai juga mempersoalkan proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mereka mengklaim Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengembalikan berkas perkara dengan alasan perkara tersebut dinilai telah kedaluwarsa sehingga tidak dapat dituntut.
Menurut Japai, kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi penyidik untuk memberikan kepastian hukum melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Namun, alih-alih menghentikan penyidikan, penyidik disebut melakukan sejumlah langkah lain, termasuk meminta supervisi kepada Kakortas Mabes Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah tersebut dipandang Japai tidak menyelesaikan persoalan utama, bahkan dinilai berpotensi memperpanjang ketidakpastian hukum.
“Ini adalah potret buruk penegakan hukum di Jawa Timur. Bagaimana mungkin perkara yang oleh jaksa sudah dinyatakan daluarsa secara materiil masih terus dipaksakan dengan berbagai manuver? Akibatnya, pihak ketiga yang beriktikad baik seperti MD KAHMI Sumenep menjadi korban ketidakpastian hukum atas aset mereka,” tegas Koordinator Lapangan Japai dalam orasinya.
Atas persoalan tersebut, Japai menyampaikan tiga tuntutan kepada Kapolda Jawa Timur.
Pertama, mendesak agar penyidik segera menerbitkan SP3 terhadap perkara tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap petunjuk hukum dari JPU Kejati Jatim.
Kedua, meminta agar status penyitaan dicabut dan tanah beserta Gedung Graha KAHMI Sumenep dikembalikan kepada MD KAHMI Sumenep sebagai pihak yang mengklaim membeli aset secara sah dan beriktikad baik.
Ketiga, mendesak evaluasi terhadap kinerja oknum penyidik Polda Jatim yang menangani perkara tersebut atas dugaan penundaan berlarut-larut dan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas.
Japai menegaskan, aksi unjuk rasa tersebut bukan menjadi gerakan terakhir. Mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila Polda Jatim tidak segera memberikan kepastian hukum serta mengambil langkah terkait penyitaan aset Graha KAHMI Sumenep.
Bagi Japai, persoalan tersebut bukan sekadar sengketa penanganan perkara, melainkan menyangkut kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beriktikad baik.
Mereka meminta Polda Jatim tidak membiarkan persoalan tersebut terus berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
