SAMPANG, Newsline.id – Kondisi memprihatinkan terjadi di SDN Paopale Laok 5, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Sejumlah ruang sekolah mengalami kerusakan dan tidak dapat difungsikan secara normal, bahkan kerusakan atap ruang guru telah menimbulkan risiko keselamatan bagi siswa.
Ironisnya, di tengah kebutuhan mendesak terhadap rehabilitasi bangunan, program yang terealisasi melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sampang justru berupa pemasangan paving halaman sekolah.
Persoalan keselamatan mencuat setelah genteng dari atap ruang guru jatuh dan mengenai kepala seorang siswa saat mengikuti kegiatan olahraga pada Jumat (2/10/2026).
Kepala SDN Paopale Laok 5, Sutarmaji, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, genteng yang jatuh berasal dari bagian atap ruang guru yang memang sudah mengalami kerusakan.
“Genteng yang jatuh menimpa kepala siswa itu di depan ruang guru saat siswa menjalani kegiatan olahraga. Memang kondisi ruang guru atapnya mengalami kerusakan,” kata Sutarmaji, Senin (5/10/2026)
Meski kondisi bangunan tidak lagi ideal, ruang guru tersebut masih digunakan karena pihak sekolah tidak memiliki ruangan lain yang lebih layak untuk dijadikan kantor.
Persoalan kerusakan bangunan itu juga bukan baru terjadi. Sutarmaji menyebut pihak sekolah telah mengajukan rehabilitasi sejak 2020 melalui Dapodik maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
Namun, kebutuhan tersebut belum seluruhnya mendapatkan penanganan.
Pada 2025, sekolah hanya memperoleh anggaran rehabilitasi untuk satu ruang kelas. Ruang yang telah diperbaiki kemudian digunakan untuk kelas V dan VI.
Sementara siswa dari kelas lainnya terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di tempat alternatif, termasuk mushalla dan teras rumah warga.
“Ruang yang baru diperbaiki itu digunakan untuk kelas V dan kelas VI, sementara yang lainnya menumpang di mushalla dan teras rumah warga sekitar,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat sekolah berharap adanya dukungan melalui program pokir anggota DPRD Sampang. Pihak sekolah bahkan sempat mengusulkan agar anggaran tersebut diarahkan untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak.
Menurut Sutarmaji, keterbatasan anggaran menjadi alasan sehingga program pokir akhirnya digunakan untuk pemasangan paving halaman sekolah.
“Memang saya sempat meminta kepada salah satu anggota DPRD Sampang agar anggaran pokirnya bisa untuk rehabilitasi ruang kelas yang rusak, tetapi karena alasan anggarannya tidak cukup untuk rehabilitasi, akhirnya dialihkan untuk pemasangan paving halaman,” ungkapnya.
Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas pembangunan fasilitas pendidikan. Ketika sebagian ruang sekolah tidak dapat digunakan dan kerusakan atap sudah sampai membahayakan siswa, pembangunan halaman justru dapat direalisasikan lebih dahulu.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Moh Yusuf, mengaku belum menerima laporan resmi mengenai insiden jatuhnya genteng yang mengenai siswa.
“Sampai hari ini kami belum menerima laporan atas kejadian itu dari pihak sekolah,” ujar Yusuf.
Ia menjelaskan, sejumlah ruang rusak di SDN Paopale Laok 5 sebenarnya telah masuk dalam daftar usulan rehabilitasi yang diajukan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Namun, usulan tersebut belum menjamin sekolah mendapatkan anggaran rehabilitasi.
“Memang sudah menjadi salah satu prioritas usulan kami ke pemerintah pusat, tetapi kami hanya sebatas mengusulkan saja, dan hingga kini belum ada yang terealisasi,” katanya.
Yusuf mengungkapkan, persoalan sarana dan prasarana sekolah di Sampang tidak hanya terjadi di SDN Paopale Laok 5. Dinas Pendidikan mencatat terdapat lebih dari 200 lembaga pendidikan tingkat SD yang telah melaporkan kondisi kerusakan bangunan.
Di sisi lain, kemampuan APBD Kabupaten Sampang untuk membiayai rehabilitasi sekolah masih terbatas. Pada tahun ini, hanya lima SD Negeri yang memperoleh anggaran rehabilitasi melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
“Kalau paving halaman sekolah itu program pokir, sementara berbicara terkait kerusakan ruangan sekolah, kami sudah menerima laporan lebih dari 200 lembaga pendidikan SD,” tegasnya.
Untuk program revitalisasi yang bersumber dari pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang telah mengusulkan sebanyak 138 SD Negeri sesuai kuota yang tersedia bagi Kabupaten Sampang.
Namun, terdapat pula tujuh sekolah yang mendapatkan anggaran revitalisasi melalui usulan aspirasi.
“Itu pun merupakan usulan aspirasi, bukan usulan dari kami. Seandainya 138 usulan reguler revitalisasi tahun ini terealisasi, beban kami sudah 50 persen terlaksana. Tapi mau bagaimana lagi, program revitalisasi itu keputusannya ada di pemerintah pusat,” pungkas Yusuf.
Kasus SDN Paopale Laok 5 akhirnya tidak hanya berbicara tentang kerusakan gedung sekolah. Peristiwa jatuhnya genteng yang mengenai siswa menjadi pengingat bahwa persoalan fasilitas pendidikan juga menyangkut aspek keselamatan.
Sekolah telah mengusulkan rehabilitasi sejak 2020. Namun hingga kini, sebagian ruang masih belum layak digunakan, sementara program pembangunan halaman melalui pokir justru telah terealisasi.
Kondisi tersebut menyisakan pertanyaan tentang bagaimana menentukan prioritas pembangunan fasilitas pendidikan: ketika ruang belajar dan bangunan berisiko belum tertangani, mengapa pembangunan paving justru lebih dahulu berjalan?
Penulis : Rohim
Editor : Moch Thoriqil Akmal
